Serang (21/11). DPW LDII Provinsi Banten menerima kunjungan silaturahim dari Kantor Pusat Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Mu’amalah di Gedung LDII Banten, Kota Serang. Pertemuan ini digelar untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus membuka peluang kerja sama dalam pengembangan layanan keuangan syariah.
Kunjungan yang berlangsung pada Rabu (11/11/2026) tersebut dihadiri oleh jajaran perwakilan BPRS Mu’amalah. Dalam forum tersebut, rombongan memperkenalkan visi, misi, serta berbagai produk keuangan syariah yang berpotensi diterapkan di lingkungan pondok pesantren, boarding school, koperasi, dan lembaga pendidikan.
Kepala Kas Mu’amalah Jombang, Hojali menjelaskan bahwa silaturahim ini menjadi langkah awal yang baik bagi BPRS Mu’amalah untuk bersinergi dengan DPW LDII Provinsi Banten dalam mendukung ekosistem pendidikan dan usaha masyarakat.
“Melalui visi dan misi kami, BPRS Mu’amalah berkomitmen menghadirkan layanan keuangan syariah yang solutif baik untuk mendukung pengelolaan keuangan pondok pesantren, yayasan, dan koperasi, maupun melalui akses pembiayaan syariah yang memberdayakan para guru serta pelaku UMKM,” kata Hojali.
Selain tata kelola kelembagaan, ia juga memaparkan sejumlah program pembiayaan yang menyasar berbagai sektor, di antaranya tenaga pendidik, yayasan, sekolah, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Harapannya dapat menjadi salah satu alternatif solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus mendukung pengembangan lembaga pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ungkap Hojali.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPW LDII Provinsi Banten, Dimo Tono Sumito beserta jajaran pengurus menyambut baik inisiatif kunjungan ini. Menurutnya, penguatan literasi dan akses perbankan syariah sejalan dengan program pengabdian organisasi di bidang kemandirian ekonomi. “Programnya sangat selaras dengan salah satu dari delapan bidang pengabdian LDII untuk bangsa, yakni penguatan ekonomi syariah dan kemandirian umat,” ujar Dimo.
Ia juga mengapresiasi penjajakan sinergi bersama lembaga keuangan syariah karena dinilai relevan dengan kebutuhan pengelolaan lembaga pendidikan dan pemberdayaan ekonomi warga di daerah. “Program yang ditawarkan, mulai dari tata kelola keuangan pesantren, boarding school, koperasi, hingga pembiayaan untuk guru dan UMKM, tentu menjadi peluang positif bagi kemandirian umat dan lembaga pendidikan di Banten,” kata Dimo.
Melalui komunikasi lintas kelembagaan ini, sinergi antara organisasi kemasyarakatan dan perbankan syariah diharapkan dapat terus berkembang guna mendukung tata kelola pendidikan yang profesional. Kolaborasi berkelanjutan tersebut menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi umat yang produktif, mandiri, dan berlandaskan prinsip syariah di Provinsi Banten.














