Makassar (17/9). DPW LDII Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) VIII di Aula Mappaoddang Mapolda Sulsel, pada Selasa (17/9). Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Panitia Muswil VIII DPW LDII Sulsel, Sanusi Fattah, dalam konferensi pers, yang dihelat di salah satu kafe di Makassar, pada Minggu (14/9).
Sanusi mengungkapkan agenda Muswil VII LDII Makassar akan mengundang sejumlah pejabat dan tokoh penting lingkup Sulsel yang akan diagendakan hadir. Di antaranya, Pj Gubernur Sulsel, Kapolda Sulsel, Kajati Sulsel, Pangdam XIV/Hasanuddin, Ketua MUI Sulsel, Bupati Luwu Utara, Bupati Pangkep, dan tokoh pengusaha Aksa Mahmud, serta Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso.
“Kami memperkirakan jumlah peserta dan undangan mencapai 800-900 orang. Kami undang Pj Gubernur dan diharapkan bisa membuka kegiatan, sekarang masih dalam konfirmasi. Kami juga undang beberapa bupati, seperti Bupati Luwu Utara dan Bupati Pangkep,” ungkapnya.
Muswil yang mengusung tema “Penguatan Sumber Daya Manusia Profesional Religius untuk Mewujudkan Sulawesi Selatan yang Mandiri dan Sejahtera” tersebut digelar untuk menyusun program kerja dan merumuskan kepengurusan untuk periode 2024-2029.
“Adapun soal calon ketua, sejauh ini belum ada yang mendeklarasikan diri. Biasanya akan muncul saat pemandangan umum. Adapun pemegang suara adalah 22 DPD,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPW LDII Sulsel, Abri menyampaikan agenda ini merupakan forum tertinggi organisasi. Dalam forum ini, juga akan digelar evaluasi terhadap kepengurusan dan perumusan rencana kerja. “Muswil ini forum tertinggi organisasi. Bakal ada evaluasi kinerja, apakah sudah sesuai dengan program kerja dan visi misi organisasinya,” kata Abri.
Ia menambahkan kegiatan ini merupakan tahapan strategis untuk keberlangsungan organisasi. Tujuannya, agar LDII Sulsel dapat terus meneruskan semangat perjuangan dan pengabdian kepada umat bangsa dan negara, sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman.
“Olehnya itu, saya mengimbau seluruh peserta Muswil dapat memberikan kontribusi positif, serta tidak mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok. Apapun hasil keputusan Muswil harus didukung sepenuhnya. Mari mengedepankan prinsip kebersamaan guna memajukan serta mewujudkan visi dan misi yang senantiasa bersinergi dengan pemerintah,” pungkasnya.
