MAKASSAR – Berbagai jenis ancaman hadir disegala lini kehidupan masyarakat. Untuk itu, perlu pemetaan jenis ancaman yang muncul. Langkah tersebut sebagai upaya membentengi masyarakat dari ancaman yang berpotensi merusak integrasi bangsa.
“Ada kekerasan, radikalisme, terorisme, narkoba, korupsi, dan LGBT,” kata Pangdam VII Wirabuana Mayjen TNI Agus Surya Bakti dalam diskusi umum ancaman faktual bidang pertahanan di Balai Pertemuan Wirabuana, Markas Kodam VII Wirabuana, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (19/5/2016).
Dalam diskusi pertahanan tersebut, hadir wakil ketua Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Sulawesi Selatan Abri dan wakil sekretaris Ilmaddin Husain. Adapun pemateri, akademisi Unismuh Makassar Arkam Azikin, staf ahli Pangdam VII bidang ideologi Kol Inf Sutikno, dan budayawan Ishak Ngeljaratan.
Saat ini, kata Agus, paham liberalisme, kapitalisme, terorisme, dan radikalisme merebak di tengah masyarakat. Sesuai tupoksinya, lanjut Agus, Kodam VII Wirabuana berperan menjaga keselamatan bangsa dari ancaman tersebut. “Apakah ancaman riil dibidang ideologi, politik, maupun ekonomi,” katanya.
Diskusi tersebut, kata Agus bertujuan untuk membuat sebuah konsep pertahanan. “Untuk menghadapi ideologi komunis, ancaman bidang politik di era demokratisasi, dan ancaman ekonomi,” katanya.
Untuk menjaga masyarakat dari paham menyimpang, Kodam VII Wirabuana, kata Agus, mengambil langkah antisipastif dengan cara membuka sekolah kebangsaan.
Ia menguraikan, pada awal Juni 2016, Kodam VII akan mengumpulkan 1000 pelajar SMA. “Di 37 kodim di seluruh wilayah Kodam VII Wirabuana, saya minta dikumpulkan 1000 orang pelajar. Kita akan sosialisasikan apa itu komunisme, sehingga pelajar memahami sejarah dengan benar,” ungkapnya.
Dikesempatan yang sama, wakil ketua LDII Sulsel Abri menguraikan, untuk membumikan wawasan kebangsaan, perlu kerjasama segenap pemangku kepentingan. “Tidak cukup hanya dengan diskusi kebangsaan. Perlu ada konsep yang terintegrasi,” kata Abri.
Pihaknya mengemukakan, mahasiswa juga perlu mendapat pemahaman nilai-nilai pancasila sejak awal perkuliahan. Selain itu, pancasila perlu didalami dengan metode yang lebih menarik bagi generasi muda. “Sebelum masuk kuliah, tatar mahasiswa dengan pancasila dan wawasan kebangsaan,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, hadir Kasdam VII Wirabuana Brigjen TNI Supartodi, Kapendam VII Wirabuana Kol Inf I Made Sutia, pejabat Polda Sulselbar, pejabat kesbangpol, ekonom Universitas Hasanuddin Andi Ratna Sari Dewi, Pemuda Panca Marga (PPM), FKPPI Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, ketua BEM kampus se-Makassar, dan perwakilan siswa SMA. (*)
