Semarang (28/10). DPW LDII Jawa Tengah menggelar “Silaturrahim Kebangsaan IV 2024” yang digelar secara hybrid di Hotel Santika, Semarang, Jawa Tengah pada Minggu (27/10). Acara tersebut juga diikuti peserta dari 35 titik studio di DPD LDII di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
Kegiatan tersebut juga dihadiri para tokoh pemerintah, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi masyarakat lintas agama. Bertemakan ‘Membudayakan Silaturahim dan Memantapkan Toleransi, Memperkuat Persatuan untuk Mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045’ kegiatan tersebut mengundang narasumber antara lain, Pj. Gubernur Jawa Tengah Komjen. Pol. (Purn). Nana Sudjana, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Ribut Hari Wibowo, Cendikiawan Muslim Nadhlatul Ulama (NU) Ust. Ahmad Ali, Kepala Badan Kesbangpol Jawa Tengah H. Haerudin dan Kepala Kanwil Kemenag Prov. Jateng H. Mustain Ahmad.
Dalam sambutannya, Ketua DPW LDII Jawa Tengah, Singgih Tri Sulistiyono mengatakan, Silaturahim Kebangsaan yang sudah terselenggara empat kali itu, merupakan langkah awal dalam membangun komunikasi lintas beragama. “Kami menyadari bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural yaitu terdiri dari suku, ras dan golongan yang berbeda-beda sehingga memiliki perbedaannya masing-masing,” paparnya.
“Konsep Bhinneka Tunggal Ika yang pada awalnya bermula dari era Majapahit perlu diteruskan dan diwujudukan dalam kehidupan bermasyarakat di era sekarang. Sehingga dapat membangun tali persaudaraan di setiap elemen masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa nilai-nilai silaturrahim yang diimplementasikan bukanlah eksklusif untuk masyarakat Islam. Akan tetapi nilai tersebut inklusif sehingga siapapun dapat terlbibat dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Mewakili Ketua Umum DPP LDII, Ketua DPP LDII Ardito Bhinadi menyampaikan bahwa toleransi dan moderasi telah menjadi salah satu isu kebangsaan yang kini tengah menjadi sorotan karena dapat memecah belah NKRI. Ia menyampaikan bahwa kebangsaan merupakan salah satu bidang dari “8 Bidang Pengabdian LDII untuk Bangsa” yang sedang ditonjolkan untuk meningkatkan persatuan NKRI.
“Melalui kegiatan silaturrahim kebangsaan ini kami mengharapkan dapat merawat nilai-nilai kebangsaan. Kami menyadari bahwa kita lahir di Indonesia, kerja di Indonesia dan tinggal di Indonesia, kalau urusan terkait kebangsaan ini telah teratasi maka kita dapat beribadah dengan aman dan bekerja dengan nyaman,” jelas Arditho.
Lebih lanjut, ia menyampaikan Silaturrahim Kebangsaan ini perlu terus diselenggarakan di mana saja. Sebagai sebuah kerangka diskusi lintas masyarakat beragama sehingga bisa menyamakan persepsi di antara satu dengan yang lainnya.
Mewakili pembukaan yang dilakukan oleh PJ. Gubernur Jawa Tengah, Ketua Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Haerudin menyampaikan bahwa penting peran seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kondusivitas, keamanan, dan ketertiban dalam keberlangsungan NKRI. “Harmonisasi, kerukunan dan moderasi beragama bukan hanya tanggung jawab pemerintah akan tetapi peran semua pihak sehingga tercipta masyarakat madani,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Silaturahim Kebangsaan, harus dimaknai secara luas karena ada suasana untuk mempersatukan suatu kelompok atau umat. “Acara ini kita harapkan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kami dari Kesbangpol bersama Ormas akan terus untuk melakukan kegiatan silaturrahim kebangsaan seperti ini,” jelasnya.
Memasuki sesi diskusi, acara dimoderatori oleh Budayawan Universitas Diponegoro, Mudhahirin Thohir, sesi pertama penyampaian materi disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam (PAIS) Kanwil Kemenag Provinsi Jateng, Imam Bukhori. Ia memaparkan bahwa Indeks Kerukunan Umat Beragama di Indonesia pada tahun 2024 telah mencapai angka 74 persen, Ia menyebutkan bahwa angka tersebut dapat ditingkatkan dengan menggandeng ormas-ormas agama melalui silaturrahim ber-kalender.
“Sesuai dengan RPJMN Kemenag tahun 2025, hampir seluruh program Kemenag telah difokuskan untuk mencapai moderasi beragama. Berbagai program telah kami coba inisiasi mulai dari pertemuan ormas-ormas agama bahkan sampai dengan pemberian kursus calon pengantin yang harus selaras dengan moderasi beragama,” jelasnya.
Di bidang pendidikan, Kemenag Jawa Tengah juga telah mulai memberikan pendidikan moderasi beragama sejak dini, melalui filtrasi materi-materi di madrasah hingga keguruan agama agar dapat menyisipkan ilmu terkait dengan moderasi beragama.
Dalam dialog tersebut, Dit Binmas AKBP Maulud yang mewakili Kapolda Jawa Tengah menjelaskan, untuk menghadapi Pilkada Serentak tahun 2024 perlu dilaksanakan secara damai dan bertoleransi karena momen itu memungkinkan terjadinya perpecahan antar masyarakat.
“Berbeda piihan bukan berarti kita harus saling memusuhi dan saling membenci, akan tetapi momen ini kita harus tetap bersilaturrahim dan saling bertoleransi dengan pilihannya masing-masing,” tambahnya.
Ia juga mengapresiasi inisiasi kegiatan Silbang yang dilaksanakan DPW LDII Jawa Tengah, Ia mengharapkan melalui acara silaturrahim yang berkelanjutan dapat menjadi media bagi seluruh elemen masyarakat untuk saling kenal sehingga dapat mencegah perpecahan.
Cendikiawan NU yang juga menulis buku berjudul “ Nilai-Nilai Kebajikan dalam Jamaah LDII, dari Amal Saleh hingga Kemandirian” memaparkan temuannya terkait dengan strategi yang diterapkan LDII dalam menerapkan moderasi beragama dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
Ia menjelaskan terdapat 11 nilai kebajikan yang diterapkan Jamaah LDII, yaitu amal saleh; kebersihan, kesucian, dan kerapian; kedisiplinan; solidaritas; rukun, koordinasi, soliditas, dan kekompakan; persaudaraan; menghormati tamu; musyawarah; kerja sama yang baik; kepedulian sosial; dan kemandirian.
Ia menjelaskan, nilai-nilai kebajikan tersebut diajarkan kepada generasi muda LDII bahkan sejak pendidikan dasar. Selain itu, Ia memandang bahwa kegiatan ini merupakan wadah positif bagi masyarakat lintas agama dalam menjaga kerukunan dan toleransi.
“Minimal sudah berkumpul saja sudah baik, karena melalui forum ini setiap masyarakat bisa saling sharing terkait perbedaan pandangan dan pendapatnya, sehingga bisa saling dipahami bersama dan mengikis eksklusifitas,” tambahnya.
Di akhir sesi panel, Kepala Badan Kesbangpol Jawa Tengah, Haerudin menyampaikan bahwa Kesbangpol Jawa Tengah siap untuk membantu mendorong berbagai diskusi dan perbincangan yang inklusif salah satunya yang telah dilaksanakan oleh LDII Jawa Tengah.
“Hal ini sangatlah penting mengingat jumlah penduduk Jawa Tengah sebanyak 37 juta jiwa tentu memiliki perbedaan pemikiran, harapannya melalui dukungan berbagai pertemuan dan diskusi dapat saling bertoleransi sehingga mencapai moderasi beragama,” pungkasnya.
