Jakarta (10/1). Presiden Suharto pada 10 Januari 1993 mencanangkan penanaman sejuta pohon di setiap provinsi. Sejak itu, setiap 10 Januari dicanangkan sebagai Hari 1 Juta Pohon, yang bertujuan agar masyarakat makin sadar pentingnya pohon dalam kehidupan, seperti mengurangi pemanasan global dan menjaga keseimbangan ekosistem.
“Pohon dapat menyerap sinar matahari melalui proses fotosintesis, sehingga membantu mengurangi dampak perubahan iklim yang semakin mengancam,” papar Anggota Departemen Litbang, IPTEK, Sumberdaya Alam, dan Lingkungan Hidup (LISDAL) DPP LDII, Siham Afatta.
Siham pun merujuk pemikiran kimiawan atmosferik, Paul J. Crutzen yang menyebut planet Bumi telah memasuki era Antroposen, di mana aktivitas manusia memiliki pengaruh global terhadap ekosistem Bumi. Beragam kegiatan manusia secara sinergis mempercepat perubahan pada iklim, hewan, tumbuhan, tanah, dan air/lautan dalam jangka waktu panjang.
“Di antara perubahan tersebut adalah perubahan iklim yang diakibatkan penambahan gas rumah kaca dari pembakaran batu bara, minyak bumi dan gas alam. Berlanjut pada asupan sampah plastik dan beragam limbah yang tidak dikelola dengan baik,“ imbuh Siham.
Keadaan itu, lanjut Siham, diperparah dengan penebangan hutan yang mengakibatkan berkurangnya habitat, serta alih fungsi kawasan hijau. “Upaya pelestarian lingkungan perlu berlangsung secara holistik dan berkesinambungan, tidak mengandalkan upaya yang itu-itu saja dan sesat,” imbuhnya.
Siham mencontohkan, penanaman kembali hutan (reforestasi) perlu memastikan perencanaan yang strategis dengan pertimbangan aspek sosial, ekonomi dan ekologis. Pelestarian diutamakan pada kawasan hutan alam yang sama sekali belum dieksploitasi oleh manusia.
Selain itu, untuk memastikan terjadi regenerasi hutan secara alami memerlukan strategi kelembagaan, pembiayaan, serta peraturan untuk pengelolaan jangka menengah hingga panjang. “Di era Antroposen ini, beragam upaya perlindungan lingkungan lainnya sama penting untuk dilanjutkan, namun tidak terbatas pada pengendalian polusi, perencanaan kota, pendidikan lingkungan, dan mitigasi perubahan iklim,” pungkasnya.
Sejak 2007, LDII telah mencanangkan Go Green yang berhasil menanam 4 juta pohon. Langkah selanjutnya, LDII terus menggerakkan program kampung iklim (ProKlim). Menurut Anggota Departemen LISDAL Atus Syahbudin, ProKlim merupakan upaya pelestarian lingkungan hidup berbasis tapak.
“Tapak atau wilayah pemerintahan paling kecil adalah dusun apabila di pedesaan, sedangkan RW jika berada di perkotaan. Setiap warga masyarakat di wilayah tersebut diminta untuk bisa berpartisipasi dalam rangka menyukseskan ProKlim, termasuk warga LDII di dalamnya,” ungkapnya.
Atus mengatakan, membahas urusan partisipasi warga secara sukarela dalam ProKlim bukanlah hal mudah. Berdasarkan pengalaman, setidaknya ada dua cara guna peningkatan partisipasi warga. Pertama, pencerahan dan penyadaran warga sehingga tergerak hatinya. “Dalam hal ini warga diedukasi, disuluh, diberi contoh, dibimbing, bahkan difasilitasi sehingga turut serta dalam gerakan ProKlim pada tapaknya masing-masing,” ujarnya.
Namun dapat diatasi bila kita “menemukan ketokohan lokal”. Mereka bisa dari kalangan mana saja, baik muda maupun tua. Namun demikian, mengingat urusannya adalah sangat vital untuk menggerakkan warga (massa), sebaiknya ketokohan lokal ini mempunyai pengaruh besar. Seperti Kampung Pramuka Sangurejo yang dimotori oleh Gerakan Pramuka Sako Sekawan Persada Nusantara Sleman, inisiasi ecoprint oleh ibu-ibu dan remaja putri Sangurejo yang tergabung dalam ECSA, dll.
“Tanpa kekuatan itu kemungkinan waktu yang dibutuhkan untuk merubah persepsi warga masyarakat akan semakin lama. Bisa jadi hanya beberapa Kepala Keluarga (KK) saja yang mau terlibat,” kata Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.
Cara yang kedua, yang mungkin cocok bagi warga masyarakat Indonesia adalah penetapan mekanisme pengaturan dari atas. Contohnya, Kyai Peduli Sampah yang sudah diinisiasi di Yogyakarta. Lalu, ada Kelompok Sedekah Sampah Berbasis Masjid dengan tulang punggung Pemuda LDII atau program zero waste di pondok-pondok pesantren naungan LDII. “Dalam hal ini, warga LDII diminta amal sholihnya untuk turut terlibat semampunya berdasarkan aturan yang disepakati,” ujarnya.
Inovasi Kyai Peduli Sampah misalnya ingin menggerakkan peran kyai atau sesepuh pondok guna paring dhawuh (memberikan nasehat, arahan dan perintah) agar warga mengelola sampahnya masing-masing. Pemilahan sampah tersebut mulai dari masjid hingga ke setiap rumah tangga warga LDII.
Sementara itu, Pemuda LDII dengan Kelompok Sedekah Sampah Berbasis Masjid-nya dapat secara rutin memilah sampah anorganik warga secara berkala. Sebagian besar hasilnya dapat dijual atau menjadi program seperti Sedekah Sampah Pakai Air di Gunungkidul, Periksa Kesehatan Pakai Sampah di Bantul, dan Kurban Pakai Sampah di Sleman.
“Bersamaan itu, beberapa pondok pesantren (ponpes) naungan LDII sudah menjalankan zero waste. Program Departemen LISDAL DPP LDII ini menyasar pondok pesantren. Demi efektivitas, seringkali program zero waste menjadi bagian ProKlim di wilayah ponpes tersebut berada,” ujar Atus.
Misal, Zero Waste Ponpes Gadingmangu merupakan bagian dari ProKlim Dusun Mlaten, Kelurahan Gadingmangu di Jombang. Lalu Zero Waste Ponpes Nurul Huda Natar menjadi bagian dari ProKlim Dusun Serbajadi 2, Desa Pemanggilan di Lampung Selatan.
Dalam zero waste, ketokohan lokal yang diharapkan adalah para pinisepuh (pimpinan pondok pesantren) beserta dukungan semua pengurus ponpes. Dengan demikian, ProKlim dapat berjalan di dalam ponpes tersebut. Para santri yang mondok dan menimba ilmu secara otomatis akan mengikuti arahan kegiatan ProKlim di ponpes tersebut.
“Hal ini tentunya disertai pula kegiatan pembimbingan, monitoring dan evaluasi ProKlim yang sedang berlangsung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan para pejabat terkait setempat, serta akademisi dari UGM, IPB, dan STAIMI Jakarta,” pungkasnya.
