Jakarta (9/2). DPP LDII mengajak anak muda menjadikan momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2024 untuk belajar politik. Hal ini disampaikan Ketua DPP LDII Bidang Komunikasi, Informasi, dan Media (KIM) Rulli Kuswahyudi, di mana HPN 2024 bertepatan dengan Pemilu 2024.
Hari Pers yang jatuh pada 9 Februari merupakan tanggal pembentukan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada 1946. HPN 2024 mengangkat tema “Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Menjaga Keutuhan Bangsa”. Menurut Rulli, tema HPN 2024 sesuai dengan pesta demokrasi lima tahunan bangsa Indonesia tersebut.
“Di tahun politik 2024 ini, pers memiliki kewajiban mengawal transisi kepemimpinan nasional, sebagaimana tugas pers sebagai tiang keempat demokrasi,” kata Rulli dalam keterangannya, Jumat (9/2).
Ia mengatakan, pers di Indonesia bermula sejak masa pergerakan menuju kemerdekaan Indonesia. Saat itu, pers melakukan tugas-tugas pemberitaan dan penerangan demi membangkitkan kesadaran nasional dan membangun perlawanan terhadap penjajahan.
Rulli berharap di masa kemerdekaan saat ini, pers dapat terus menerus mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Anak muda diharapkan tidak acuh dengan perkembangan politik dalam negeri. Oleh sebab itu, Pemilu 2024 adalah momentum bagi generasi muda untuk belajar politik.
Tidak hanya belajar soal politik, ia juga berharap anak muda juga belajar mengenai demokrasi dan juga belajar komunikasi, “Belajar bagaimana penggunaan media massa dan media sosial yang dilakukan para calon presiden dan calon legislatif,” ujarnya.
Rulli membeberkan, berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) total pemilih dari kelompok generasi milenial dan generasi Z berjumlah lebih dari 113 juta pemilih. Kedua generasi ini jumlahnya separuh lebih dan mendominasi pemilih Pemilu 2024, “Jumlahnya setara dengan 56,45 persen dari total keseluruhan pemilih,” tuturnya.
Menurutnya, belajar politik dan komunikasi dalam Pemilu sekaligus belajar tentang perjalanan bangsa, penting bagi dua generasi yang lahir di saat teknologi telah maju tersebut. Dengan demikian generasi muda tidak menjadi korban manipulasi informasi, pemelintiran sejarah, propaganda hitam, dan hoaks sebelum menentukan pilihannya.
Sebab, di era post truth, kebenaran bukan sebatas ditentukan oleh fakta tapi persepsi. Menurut Ketua LDII, hal inilah yang membahayakan jalannya demokrasi, sekaligus mampu memecah-belah persatuan bangsa.
“Pemilu adalah pesta demokrasi, dalam pesta semua riang gembira. Jangan sampai justru terpecah-belah dengan fitnah. Karena persatuan dan kesatuan bangsa inilah yang menjadikan Indonesia tetap utuh. Mari kita beramal sholeh dengan riang gembira untuk Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso berharap, pers mampu mengawal proses prosedur demokrasi di Pemilu 2024. Sebab, para konglomerat pemilik media saat ini bukan hanya menciptakan konglomerasi media, tapi juga menjadi elit partai. Bahkan mereka secara terang-terangan mendukung para calon presiden dan calon wakil presiden tertentu.
Menurut mantan politisi Partai Golkar Jawa Timur itu, hal ini mengakibatkan kerentanan keberpihakan. Walaupun begitu, Chriswanto berpendapat sangat lumrah bila pers berpihak dalam Pemilu. Sebab, di negara demokrasi pertama di dunia seperti Amerika Serikat, persnya terbelah antara pendukung Partai Republik dan Partai Demokrat.
Namun dia berharap, keberpihakan tersebut selaras dengan idealisme pers yang tercermin dari kebijakan redaksionalnya, “Sesuai dengan idealisme pers dalam memandang ideologi partai. Namun ada ranah ideal di mana Pemilu harus dikawal,” tegasnya.
