BATAM (24/11) – Heriadi Slamet kembali nahkodai DPW Lembaga Dakwah Indonesia (LDII) Kepri periode 2020-2025. Hasil ini berdasarkan Musyawarah Wilayah ke IV di Aula PIH Batam, Sabtu (21/11).
Heriadi mengatakan terpilihnya kembali sebagai ketua DPW merupakan amanat anggota. Kepercayaan yang diberikan untuk mengemban tugas selama lima tahun ke depan.
“Alhamdulillah, saya kembali diberikan kepercayaan untuk memimpin LDII Kepri, tentu harapan lembaga ini lebih baik lagi ke depan. Termasuk dalam menjalankan tugas dan program kerja yang sudah diberikan pusat,” ujarnya.
Dengan mengusung tema Kontribusi Berkelanjutan LDII Kepulauan Riau dalam Mewujudkan Kepri Sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim. LDII diharapkan bisa hadir dan memajukan dan turun berperan di Kepri.
Ketua Umum DPP LDII Chriswanto Santoso berharap kepemimpinan diperiode baru ini bisa mensejajarkan dengan program kerja yang diharapkan pusat. Untuk program kerja sudah tentu harus menyesuaikan dengan keadaan saat ini. LDII memiliki peran dan aktif dalam mendukung program pemerintahan.
“Ada delapan bidang yang dijalankan dan mendukung pemerintah dalam menciptakan SDM dan memanfaatkan SDA agar lebih berguna bagi bangsa,”‘ terangnya.
Ia menyebutkan ada beberapa bidang yang menjadi fokus LDII yaitu dakwah, pendidikan, wawasan kebangsaan, ekonomi syariah, pangan dan pertanian, kesehatan, energi serta teknologi.
“Kepengurusan yang baru harus mendukung program dan siap menjalankan, dan diharapkan lebih baik dari kepengurusan sebelumnya,” ujarnya.
Terkait Pilkada 2020, Chriswanto Santoso menekankan bahwa secara organisasi LDII netral aktif, “Artinya, LDII tidak berafiliasi dengan parpol atau calon kepala daerah manapun. Tapi, warga LDII didorong untuk menyalurkan aspirasi politiknya dan dilarang golput atau tidak memilih,” ujar Chriswanto.
Netral aktif dilakukan LDII, sebagaimana ormas Islam lainnya, menurut Chriswanto untuk menjaga kerukunan, kekompakan, persatuan dan kesatuan masyarakat, “Jangan sampai, pesta demokrasi justru memecah belah bangsa,” imbuhnya.
Ia mengingatkan, setiap calon memiliki itikad baik, yang bisa dilihat dari program kerja mereka. Jadi, masyarakat tidak harus terpecah belah karena fanatisme, “Dalam ilmu politik, kekuasaan ditujukan untuk mencapai cita-cita masyarakat yang makmur dan sejahtera. Hal tersebut tercermin dari program kerja para kontestan,” imbuhnya.
Selanjutnya, siapapun pemenangnya, masyarakat harus terus memantau janji-janji politik para kepala daerah. Bahkan, suksesnya pembangunan juga menjadi tanggung jawab masyarakat.
Chriswanto mengimbau, pengurus atau warga LDII yang menjadi anggota parpol atau menjadi tim sukses, menjunjung tinggi netralitasnya, “Kami menegaskan, warga maupun pengurus LDII yang terlibat dalam politik praktis, tidak mengorbankan prinsip netral aktif LDII,” ujarnya.
Chriswanto juga mengingatkan semua pihak, agar tak menggunakan cara-cara yang merusak demokrasi, seperti praktik politik uang ataupun kampanye hitam, “Membeli suara dan menyebarkan hoaks bukanlah bagian dari demokrasi, hal ini tak mendidik masyarakat dalam pesta demokrasi,” ujarnya.
Ia mengingatkan masyarakat, agar menolak praktik politik uang. Ia mengingatkan, masa depan suatu daerah dipertaruhkan bila dipimpin oleh kepala daerah yang menghalalkan segala cara, “Imbas politik uang adalah kandidat yang menang, akan mencari cara agar modal politiknya kembali,” ujarnya.
Hal tersebut bisa mengganggu pembangunan. Apalagi, kepala daerah yang berkoalisi dengan pengusaha, akan menciptakan oligopoli dalam politik. Sehingga hanya menguntungkan pengusaha, yang belum tentu menguntungkan wilayah atau masyarakat setempat.
Oleh: Rully Sapujagad (contributor) / Fachrizal Wicaksono (editor)
