Pasangkayu (30/7). Kementerian Agama Kabupaten Pasangkayu menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Deteksi Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan”. Acara dilaksanakan di Aula Kemenag Pasangkayu, Sumatera Barat, pada Senin (28/7).
FGD secara resmi dibuka oleh Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pasangkayu, Muhammad Hatta. Dalam sambutannya, Hatta menegaskan bahwa Kementerian Agama merupakan institusi pemerintah yang memiliki mandat utama dalam pembinaan kehidupan beragama di Indonesia.
“Ke depan, peran Kemenag lebih difokuskan pada penguatan pembinaan masyarakat dan pendidikan keagamaan. Sebentar lagi, urusan haji tidak lagi menjadi domain langsung Kemenag, sehingga fokus kami akan lebih diarahkan kepada pembinaan nilai-nilai moderasi beragama di tengah masyarakat,” ujarnya.
Muhammad Hatta juga menyoroti pentingnya sikap inklusif dan toleran di tengah keberagaman paham keagamaan. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak dalam fanatisme sempit yang menganggap hanya pahamnya sendiri yang paling benar.
“Jangan sampai di daerah kita berkembang paham yang menyatakan, hanya kelompoknya yang benar, sementara kelompok lain dianggap sesat. Pemikiran seperti itu bisa menjadi benih konflik yang berbahaya,” tegasnya.
Sementara itu, Kabid Bimas Islam Kanwil Kemenag Sulawesi Barat, Hairul Musa turut memberikan pandangan dalam diskusi tersebut. Ia menegaskan bahwa antara agama dan kebangsaan tidak boleh dipertentangkan.
“Agama dan kebangsaan bukanlah dua entitas yang saling berlawanan. Justru dalam konteks Indonesia, keduanya harus saling menguatkan. Menjadi religius tidak berarti anti-negara, dan mencintai negara tidak membuat seseorang kurang taat beragama,” jelasnya yang juga menjabat Ketua PC Nahdlatul Ulama Pasangkayu.
Materi inti dalam FGD tersebut disampaikan oleh Ipda Anton dari Polres Pasangkayu. Dalam paparannya, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan, untuk membangun kerja sama dalam mencegah tumbuhnya radikalisme, terorisme, dan sikap intoleransi.
“Kami mengajak semua stakeholder agar bersinergi secara aktif dalam upaya pencegahan paham-paham ekstrem yang dapat mengancam kerukunan dan stabilitas nasional,” kata Anton.
Ia juga mengingatkan bahwa kelompok radikal dan jaringan teroris seringkali menyasar pemuda yang sedang berada dalam fase pencarian jati diri. “Kita harus lebih waspada terhadap strategi mereka yang merekrut anak-anak muda, khususnya yang sedang mengalami krisis identitas dan minim pendampingan. Mereka adalah target utama penyebaran ideologi kekerasan,” ungkapnya.
FGD dihadiri oleh berbagai unsur penting di lingkungan keagamaan Kabupaten Pasangkayu, di antaranya kepala kantor Kementerian Agama Pasangkayu beserta jajarannya, para Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kabupaten Pasangkayu, jajaran Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI) Pasangkayu, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pasangkayu.
Hadir pula sejumlah pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam seperti Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Yayasan Hidayatullah, Nahdlatul Wathan, Yayasan Al-Khairat, dan DDI.
Menanggapi materi yang disampaikan, Ketua DPD LDII Pasangkayu Lukman Efendi, menyampaikan apresiasinya terhadap Bimas Islam Kabupaten Pasangkayu sebagai penyelenggara serta Ipda Anton sebagai pembicara.
Ia menyatakan bahwa materi tersebut sangat relevan dan bermanfaat, khususnya jika bisa diteruskan ke kalangan pemuda. “Ini merupakan salah satu upaya preventif yang perlu dilakukan dengan memasukkan materi tersebut dalam kurikulum pendidikan formal maupun nonformal,” ujarnya.
Kurikulum tersebut, lanjutnya, baik sebagai mata pelajaran tersendiri ataupun terintegrasi dengan mata pelajaran lain, “Dengan harapan agar mereka memiliki pemahaman yang benar dan tidak mudah terpengaruh oleh paham intoleransi, radikalisme dan ekstrimisme,” tambah Lukman.
