Sumedang – Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang menggelar Kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), bertempat di kantor Kesbangpol pada hari Kamis, 11 Februari 2021.
Kegiatan dihadiri oleh secara langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Drs. Herman Suryatman, M.Si, Inspektur Kabupaten Sumedang, Drs. Subagio, M.Si dan Ketua Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), H. Usep Aziz Solehuddin perwakilan dari organisasi Masyarakat Kabupaten Sumedang.
Acara yang dilaksanakan pada kegiatan tsb diantaranya adalah Pernyataan dan Penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas KKN dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kantor Kesbangpol Kabupaten Sumedang.
Pada kesempatan itu Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Drs. H. Asep Tatang Sujana, M.Si. mengatakan bahwa maksud dan tujuan dari kegiatan ini yaitu sebagai bagian dari kesungguhan institusi dalam mengukuhkan diri menjadi lembaga yang memiliki komitmen untuk mencegah terjadinya KKN disertai upaya untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi serta reformasi birokrasi yang akuntabel di seluruh unit kerja pemerintahan Kabupaten Sumedang.
Selain itu dalam rangka memenuhi indikator utama program pencegahan korupsi, kantor Kesbangpol Kabupaten Sumedang terus berupaya memenuhi 6 unsur indikator penunjang diantaranya : 1) Rekrutmen secara terbuka; 2) Mekanisme Pengaduan Masyarakat ; 3) E-Procurement ; 4) Pengukuran Kinerja Individu ; 5) Keterbukaan Informasi Publik dan 6) Sistem perningkatan pengawasannya.
Pada kesempatan yang sama Sekretaris Daerah Sumedang, Drs, Herman Suryatman memberikan apresiasi kepada Kantor Kesabngpol Kabupaten Sumedang yang telah melaksanakan pencanangan Pembangunan Zona Integrasi.
Dalam sambutannya Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang mengatakan bahwa zona integritas ialah reformasi birokrasi di tingkat unit kerja yang tujuannya mewujudkan birokrasi yang akuntabel, efektif, dan efesien serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat 6 area perubahan diantaranya: 1) manajemen perubahan ; 2) Perubahan Tata Laksana ; 3) Penataan Sistem Manajemen SDM ; 4) Penguatan Akuntabilitas ; 5) Penguatan Pengawasan ; 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, ungkapnya.
Sementara itu Ketua DPD LDII Kabupaten Sumedang pada kegiatan tersebut hadir sebagai undangan mewakili tokoh masyarakat, untuk ikut menyaksikan dan menandatangani piagam pencanangan zona integritas tersebut. Acara diakhiri dengan berfoto bersama dan menyanyikan bersama lagu ” Karatagan Pahlawan ” yang mengungkapkan keikhlasan dalam berjuang. (Wicak/LINES)
Oleh: Usep Aziz (contributor) / Fachrizal Wicaksono (editor)
