Jakarta (9/4). Sekretaris Pondok Pesantren (Ponpes) Gadingmangu, Nurul Firdaus, menyatakan dukungannya terhadap visi yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Polpum Kemendagri), Akmal Malik. Hal tersebut disampaikan dalam pembekalan Munas X pada Rabu (8/4) bertempat di Grand Ballroom Minhajurrosyidin, Jakarta.
“Kami mendukung ajakan Prof Akmal untuk mandiri secara pangan dan ekonomi. Ini merupakan langkah strategis bagi lingkungan pesantren. Menurut kami, kemandirian pesantren dalam memenuhi kebutuhan internal sekaligus membantu masyarakat sekitar adalah bentuk pengabdian yang nyata kepada negara,” tegas Sekretaris Pondok Pesantren (Ponpes) Gadingmangu, Nurul Firdaus.
Ia juga menjelaskan, hal yang disampaikan oleh Prof. Akmal mengenai transformasi mental dari “keluhan menjadi karakter” sangat sejalan dengan pendidikan yang diterapkan di Gadingmangu.
Menurutnya, Ponpes Gadingmangu berkomitmen untuk terus mengembangkan inovasi seperti smart farming dan pengelolaan limbah sebagai bagian dari kontribusi santri terhadap ketahanan nasional, “Kami berharap kerja sama dengan pemerintah daerah dan pusat ke depan dapat semakin memperkuat gerakan dakwah yang produktif dan bermanfaat bagi umat,” pungkas Firdaus.
Dirjen Polpum Kemendagri, Akmal menekankan pentingnya peran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam menjaga kedaulatan dan ketahanan nasional, khususnya di sektor pangan. Ia juga menyoroti kondisi dunia yang sedang tidak menentu akibat krisis pangan dan energi.
“Saya ingin mengajak ormas sebesar LDII untuk menyuarakan dan melakukan hal nyata guna mencegah perebutan sumber daya yang dapat memicu konflik di masa depan,” ujarnya.
Akmal juga memberikan apresiasi tinggi terhadap konsep “Green Dakwah” dan “Dakwah Bil Hal” (dakwah dengan perbuatan nyata) yang selama ini dijalankan oleh LDII. Ia menilai hal tersebut sangat relevan dengan kebutuhan strategis bangsa saat ini.
“Kami juga mendorong para pendakwah untuk tidak hanya mahir dalam berdakwah secara lisan atau bil kalam, tetapi juga mandiri secara ekonomi melalui pertanian, peternakan, dan perdagangan,” tegasnya.
Ia berpendapat kemandirian ekonomi pendakwah akan membuat dakwah menjadi lebih kuat dan tidak tergantung pada pihak lain. Prof. Akmal juga menawarkan kolaborasi konkret berupa penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kemendagri dan LDII.
“Kami berjanji akan memfasilitasi percontohan ketahanan pangan di daerah-daerah dengan menghubungkan pengurus ormas kepada kepala daerah terkait. Fokus utama dari kerja sama ini adalah hilirisasi produk pertanian agar masyarakat mendapatkan nilai tambah dari hasil panen mereka,” tutupnya.
