Not In My Back Yard – Mengakhiri Bau Busuk Sampah dengan Solusi Membumi

Sudarsono*

Di beberapa kota besar Indonesia, bau busuk sampah menjadi bagian dari keseharian yang mengganggu kualitas hidup jutaan orang. Dari Bantargebang hingga Sarimukti, aroma menyengat dan konflik sosial mencerminkan pola pikir “buang lalu lupa” yang tak lagi relevan. Momentum Hari Peduli Sampah Nasional dan seruan Presiden Prabowo untuk perang melawan sampah harus menjadi titik balik: saatnya menggeser paradigma dari Not In My Back Yard (NIMBY) menjadi Yes In My Front Yard (YIMFY).

Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) seharusnya bukan sekadar seremoni tahunan. HPSN harus menjadi alarm keras untuk mengingatkan kita bahwa krisis sampah sudah benar-benar ada di depan mata. Data terbaru tahun 2025 menunjukkan Indonesia menghasilkan lebih dari 70 juta ton sampah per tahun, dengan proyeksi mencapai 82 juta ton pada 2045 jika tidak ada perubahan yang signifikan dalam pengelolaannya. Hampir 40% timbulan sampah nasional adalah sampah makanan, sementara sampah plastik menyumbang sekitar 20%.

Di Jakarta, gunungan sampah di Bantargebang sudah menjadi ikon krisis. Bandung berkali-kali diguncang kebakaran TPA Sarimukti. Surabaya meski punya sistem pengolahan modern tetap kewalahan dengan volume sampah hariannya. Medan dan Makassar juga sudah menghadapi masalah sampah yang serupa.

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini telah menyerukan “perang melawan sampah.” Seruan ini bukan sekadar slogan, melainkan ajakan bagi semua pemangku kepentingan untuk mengubah cara pandang. Sampah tidak bisa lagi dianggap sebagai urusan teknis yang diserahkan kepada petugas kebersihan atau pemerintah daerah. Sampah adalah cermin budaya, gaya hidup, dan pola pikir kita sebagai bangsa Indonesia.

Fenomena Not In My Back Yard (NIMBY)

Fenomena NIMBY (Not In My Back Yard) – secara harfiah berarti: yang penting tidak ada lagi di sekitar rumahku, dalam hubungannya dengan penanganan sampah betul-betul nyata di Indonesia. Di satu sisi, warga ingin secepatnya menyingkirkan timbulan sampah yang dihasilkan sehingga hilang dari rumah tangganya. Di sisi lain, warga menolak pembangunan TPA baru di sekitar tempat tinggalnya karena takut bau, pencemaran, dan stigma. Lebih lanjut, ketika pemerintah mencoba membangun incinerator, protes kembali muncul dari masyarakat yang berpotensi terdampak karena khawatir polusi.

Yang sering tidak kita disadari, meski sampah sudah hilang dari rumah kita – bukan berarti sampah benar-benar hilang dari muka bumi, melainkan hanya berpindah lokasi. Di sinilah fenomena Not In My Back Yard (NIMBY) perlu dirubah karena sampah yang hilang dari rumah, menjadi tumpukan sampah di lain lokasi.

Sebagai ilustrasi – Jakarta Timur, misalnya, menjadi penyumbang timbulan sampah terbesar dengan lebih dari 2.000 ton sampah per hari. Namun ketika ada wacana pembangunan fasilitas pengolahan sampah di dekat permukiman, penolakan langsung muncul dari masyarakat di sekitar calon lokasi pengolahan. Paradoks ini jelas menunjukkan semua orang ingin bebas dari sampah, tetapi tidak ada yang mau dekat dengan solusinya.

Mengapa Pendekatan Lama Tidak Lagi Cukup

Selama puluhan tahun, pendekatan utama penanganan sampah adalah mengandalkan TPA. Sampah dikumpulkan, diangkut, lalu ditumpuk di TPA. Pola pikir “buang lalu lupa” dalam penanganan sampah telah menjadi kebiasaan. Namun, kita perlu bangun dari tidur dan sadar bahwa banyak TPA yang kini sudah overload dan over-kapasitas. Mari lihat data timbulan sampah harian di berbagai kota-kota besar di Indonesia:

Data itu menunjukkan betapa besar tekanan terhadap TPA di berbagai kota tersebut. Tidak heran jika bau busuk, pencemaran, dan konflik sosial muncul. Dengan timbulan nasional lebih dari 70 juta ton per tahun, kita tidak bisa lagi bersembunyi di balik paradigma “buang lalu lupa” dalam pengelolaan sampah.

Apa Kata Warga Bantargebang dan Sarimukti?

Dengarkan kisah nyata berikut. Di Bantargebang, Jakarta, seorang ibu yang tinggal hanya beberapa ratus meter dari gunungan sampah. Setiap pagi, ia harus menutup rapat jendela rumahnya karena bau menyengat yang masuk. Anak-anaknya sering batuk, dan ia khawatir air sumur yang mereka gunakan sudah tercemar. “Kami ingin hidup normal, tapi setiap hari kami seperti tinggal di dekat neraka sampah,” katanya.

Di Bandung, tepatnya di sekitar TPA Sarimukti, seorang bapak bekerja sebagai pemulung. Ia mengandalkan sampah untuk mencari penghasilan, tetapi setiap kali TPA terbakar, asap pekat membuatnya sesak napas. Ia tahu pekerjaannya berisiko, tetapi tidak ada pilihan lain. “Kalau TPA ditutup, kami kehilangan mata pencaharian. Tapi kalau tetap dibuka, kami harus hidup dengan bau dan asap,” ujarnya.

Kisah tersebut adalah potret nyata dilema masyarakat sekitar TPA. Mereka tidak bisa menolak keberadaan sampah, tetapi juga tidak bisa menerima dampak buruknya. Inilah wajah nyata dari fenomena NIMBY.

Mengapa Sampah Berbau?

Salah satu alasan utama masyarakat menolak keberadaan TPA atau ingin segera membuang sampah rumah tangganya adalah bau busuk. Bau ini muncul karena sampah organik seperti sisa makanan, sayuran, dan daun membusuk akibat aktivitas mikroba. Proses anaerob (tanpa oksigen) menghasilkan gas metana, amonia, dan hidrogen sulfida yang berbau menyengat.

Bau bukan sekadar gangguan kenyamanan. Bau menurunkan kualitas hidup warga sekitar, menimbulkan stigma, bahkan memicu konflik. Tidak heran jika masyarakat menolak keberadaan TPA di dekat mereka.

Namun, bau sampah bukan hanya takdir dari Yang Maha Kuasa. Bau adalah akibat salah Kelola sampah. Solusinya ada: pemilahan sejak rumah tangga, pengomposan sederhana, teknologi biodigester, dan edukasi masyarakat. Bau sampah yang tidak dspat diterima bisa dicegah jika kita mengelola sampah dengan benar.

Menggeser Paradigma: Dari NIMBY ke YIMFY

Kita perlu menggeser paradigma dalam penanganan sampah, dari NIMBY menjadi YIMFY (Yes In My Front Yard). Artinya, kita tidak lagi harus membuang sampah dari rumah karena kita telah mengelolanya sehingga tuntas di tingkat rumah tangga. Selain itu, kita tidak lagi menolak keberadaan solusi pengelolaan sampah, tetapi justru menerimanya sebagai bagian dari kehidupan.

Sampah seharusnya bukan musuh kita, melainkan sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Circular economy adalah jawaban dari permasalahan sampah. Di beberapa kampung di Indonesia, bank sampah sudah berjalan. Solusi biokonversi sampah organik menjadi pakan maggot black soldier fly (BSF) atau diolah menjadi kompos telah tersedia, sedangkan sampah plastik dapat dijadikan eco-brick. Dengan demikian, penyelesaian masalah sampah di sumbernya sangat memungkinkan. Sebagai pembanding di luar negeri, San Francisco, USA berhasil menekan sampah yang dibuang ke TPA hingga di bawah 20 persen, sedangkan di Jepang memilah sampah hingga puluhan kategori telah menjadi praktek sehari-hari. Inspirasi ini seharusnya bisa kita adaptasi.

Apa yang Bisa Kita Dilakukan?

Di rumah tangga, pemilahan sampah organik dan anorganik adalah langkah pertama. Sisa makanan dan limbah dapur bisa dijadikan kompos. Plastik sekali pakai bisa dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri.

Di tingkat komunitas, bank sampah bisa menjadi pusat ekonomi baru dimana warga menabung sampah, lalu ditukar dengan uang, kebutuhan pokok atau insentif bernilai ekonomi lainnya. TPS 3R bisa menjadi tempat pengolahan sederhana sampah anorganik yang tidak dapat ditangani di tingkat rumah tangga. Disamping itu, UMKM daur ulang bisa tumbuh dari kegiatan TPS 3R.

Di tingkat kota, teknologi waste-to-energy bisa dijadikan sebagai alternatif dan diterapkan jika memungkinkan sehingga sampah dapat diolah menjadi listrik. Namun demikian, perlu dibuat regulasi yang tegas: warga yang tidak memilah sampah dapat dikenakan denda, sementara yang disiplin dapat diberi insentif.

Di tingkat nasional, kebijakan pengelolaan sampah harus konsisten dengan anggaran yang mendukung. Kampanye publik untuk merubah pola pikir dan pola tindak harus kreatif, bukan sekadar poster, sehingga mempunyai dampak positif di tingkat akar rumput. Bayangkan jika perang melawan sampah dikemas seperti kampanye olahraga atau musik, dengan ikon populer yang mengajak, hasilnya tentu akan lebih terasa.

Pemerintah sebagai regulator mempunyai peran besar, seperti membuat regulasi, menyediakan infrastruktur, dan mengedukasi. Sektor swasta seharusnya juga mampu berperan penting, antara lain menciptakan produk ramah lingkungan, mengambil tanggung jawab atas kemasan yang mereka produksi. Untuk itu, Extended Producer Responsibility harus ditegakkan. Di sisi lain, masyarakat adalah kunci dari kesemuanya. Perubahan perilaku sehari-hari dalam pengelolaan sampah menentukan keberhasilan penanganan sampah secara keseluruhan. Gotong royong yang telah mengakar sebagai karakter bangsa Indonesia bisa menjadi kekuatan sedangkan budaya malu buang sampah sembarangan harus ditumbuhkan.

Ajakan Moral dan Budaya

Indonesia punya modal budaya, antara lain gotong royong, kearifan lokal, dan rasa malu. Jika dapat dikembangkan, modal budaya ini bisa menjadi senjata ampuh dalam perang melawan sampah. Bayangkan jika setiap RT atau RW punya komposter bersama, bayangkan jika setiap sekolah punya bank sampah, dan bayangkan jika setiap pasar tradisional punya sistem pengolahan sampah organik, insyaAlloh masalah krisis sampah yang telah mulai terjadi akan dapat diantisipasi. Harapannya, Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tahun 2026 ini harus menjadi titik balik. Bukan sekadar seremoni, tetapi momentum perubahan gaya hidup untuk menangani sampah mulai darinsumbernya.

Penutup – Dari Krisis ke Harapan

Krisis sampah bukanlah akhir dari ceritera, tetapi harus dilihat sebagai tanda bahwa kita harus berubah. Paradigma NIMBY harus digeser dan diganti dengan jargon baru. Paradigma YIMFY (Yes In My Front Yard) mesti dipopulerkan dan diimplementasikan. Bau busuk sampah bukan hanya dilihat sebagai takdir, melainkan harus dilihat sebagai akibat salah kelola. Artinya, jika dapat dikelola dengan baik, sampah tidak harus berbau busuk.

Indonesia bisa menjadi teladan pengelolaan sampah di Asia karena kita punya modal budaya, semangat gotong royong, dan dukungan politik. Perang melawan sampah adalah perang yang bisa dimenangkan. Jika semua pihak bergerak, dari rumah tangga hingga pemerintah pusat, dari komunitas hingga swasta, maka gunungan sampah bisa berubah menjadi gunungan harapan.

*) Prof. Dr. Ir. Sudarsono, M.Sc, Koordinator Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang), Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup (LISDAL), Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII)