Jakarta (7/8). Kerusakan hutan bukan akhir dari segalanya. Kawasan yang telah terdegradasi masih memiliki peluang untuk dipulihkan, sepanjang rehabilitasi dilakukan dengan pendekatan ilmiah, memperhatikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, serta melibatkan berbagai pihak secara berkelanjutan.
Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan (Lisdal) DPP LDII, Atus Syahbudin, mengatakan pemulihan hutan harus menjadi agenda bersama karena fungsi hutan jauh melampaui sekadar penyedia kayu.
“Hutan adalah penyimpan karbon, pengatur tata air, habitat keanekaragaman hayati, sekaligus sumber kehidupan masyarakat. Karena itu, ketika hutan mengalami kerusakan, yang hilang bukan hanya pepohonan, tetapi juga fungsi ekologis dan sosial yang terbentuk selama puluhan bahkan ratusan tahun,” ujar Atus.
Merujuk data Kementerian Kehutanan, luas hutan Indonesia yang pada 1950 diperkirakan mencapai 193 juta hektare, turun menjadi sekitar 96,3 juta hektare pada 2010. Luas tersebut tercatat sekitar 95,6 juta hektare pada 2020 dan relatif stabil di kisaran 95,5 juta hektare hingga kini.
Dalam periode 2002–2024, Indonesia juga kehilangan sekitar 11 juta hektare hutan primer. Kehilangan tersebut mencakup sekitar 34 persen dari total kehilangan tutupan pohon pada periode yang sama.
Menurut Atus, angka tersebut menunjukkan tantangan besar dalam mempertahankan fungsi ekologis hutan. Terlebih, hutan primer memiliki karakteristik yang tidak mudah digantikan oleh hutan tanaman atau kegiatan penanaman kembali dalam waktu singkat.
“Hutan primer bukan sekadar kawasan yang ditumbuhi pohon. Di dalamnya terdapat cadangan karbon, sistem tata air, keanekaragaman hayati, dan berbagai proses ekologis yang terbentuk secara alami. Karena itu, pemulihannya membutuhkan waktu dan tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang seragam,” kata akademisi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tersebut.
Mengelola Kawasan yang Telanjur Berubah
Atus menilai persoalan kehutanan Indonesia tidak dapat dilihat secara hitam putih. Tantangan ke depan bukan hanya menghentikan perubahan tutupan hutan, tetapi juga mengelola kawasan yang telah terlanjur mengalami perubahan agar fungsi ekologisnya dapat dipulihkan secara bertahap.
“Persoalannya bukan semata keberadaan sawit atau pertambangan. Yang lebih penting adalah bagaimana kawasan yang telah terlanjur berubah itu dikelola sehingga fungsi ekologisnya dapat kembali, tanpa mengabaikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Salah satu contoh adalah perkebunan kelapa sawit. Menurut Atus, pendekatan pelarangan semata tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan karena terdapat masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada komoditas tersebut.
Ia menawarkan pendekatan Strategi Jangka Benah, konsep yang dikembangkan Fakultas Kehutanan UGM untuk meningkatkan kualitas ekologis kebun sawit melalui pengayaan jenis tanaman.
“Banyak masyarakat bergantung pada sawit. Karena itu, pendekatan yang realistis adalah memperbaiki kualitas pengelolaannya. Kebun sawit dapat diperkaya dengan berbagai jenis pohon lokal sehingga secara bertahap menjadi sistem agroforestri yang lebih beragam,” jelasnya.
Jenis pohon lokal seperti meranti dapat ditanam untuk memperbaiki struktur vegetasi. Sementara itu, jenis pohon multiguna atau Multi Purpose Tree Species (MPTS), seperti durian, petai, kemiri, dan jengkol, dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Dengan pendekatan tersebut, sistem monokultur secara bertahap menjadi lebih heterogen. Cadangan karbon dapat meningkat, kualitas tanah membaik, habitat satwa mulai terbentuk kembali, dan pada saat yang sama petani tetap memperoleh penghasilan,” katanya.
Sementara untuk kawasan bekas pertambangan, Atus menilai diperlukan penanganan berbeda. Aktivitas pertambangan dapat menghilangkan lapisan tanah atas, mengubah bentang lahan, menurunkan kesuburan tanah, dan mengganggu sistem hidrologi.
“Pada kawasan bekas tambang, ekosistem sering kali mengalami kerusakan yang jauh lebih berat. Karena itu, reklamasi menjadi tahapan awal sebelum dilakukan restorasi ekologi,” ujarnya.
Setelah kondisi lahan memungkinkan, restorasi dapat dilanjutkan dengan menanam jenis pohon asli yang cepat tumbuh dan kemudian diperkaya dengan tanaman MPTS. Salah satu jenis yang berpotensi digunakan adalah Shorea leprosula atau meranti merah.
“Jenis-jenis tumbuhan asli seperti Shorea leprosula memiliki potensi untuk membantu pemulihan lahan terdegradasi. Selain beradaptasi pada kondisi tertentu, pohon tersebut dapat membentuk kanopi, meningkatkan biomassa, dan mendukung terbentuknya kembali habitat bagi keanekaragaman hayati,” jelas Atus.
Kendati demikian, ia menegaskan, kewajiban utama reklamasi dan pemulihan kawasan bekas tambang tetap berada pada perusahaan pemegang izin pertambangan sesuai ketentuan reklamasi dan pascatambang, dengan pengawasan pemerintah.
LDII Dorong Dakwah Ekologi
Dalam konteks tersebut, Atus mengatakan LDII mengambil peran pada aspek yang menjadi kekuatan organisasi kemasyarakatan, yakni membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat.
“LDII lebih tepat menjadi mitra pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun kesadaran lingkungan berbasis agama atau ekoteologi. LDII bukan pihak yang bertanggung jawab langsung melakukan reklamasi lahan bekas tambang,” tegasnya.
Menurutnya, agama dapat menjadi kekuatan sosial untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat terhadap lingkungan. Kesadaran menjaga alam tidak cukup dibangun melalui aturan, tetapi juga melalui nilai dan keyakinan bahwa manusia memiliki amanah untuk merawat bumi.
Peran tersebut dapat diwujudkan melalui edukasi lingkungan, pembibitan pohon lokal, gerakan penanaman dan pemeliharaan pohon, pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
“Yang sering dilupakan adalah penanaman pohon bukan akhir dari kegiatan konservasi. Justru setelah ditanam, pekerjaan penting dimulai, yaitu memastikan pohon tumbuh dan ekosistem berkembang,” katanya.
Salah satu praktik yang dikembangkan LDII adalah pembangunan arboretum. Menurut Atus, arboretum dapat menjadi ruang pembelajaran sekaligus model konservasi berbasis masyarakat.
“Arboretum bukan sekadar tempat mengoleksi tanaman. Ia dapat menjadi laboratorium alam yang mengintegrasikan aspek ekologis, pendidikan, sosial, ekonomi, dan spiritual,” ujarnya.
Arboretum LDII di kawasan lereng Gunung Lawu dan Gunung Anjasmoro, misalnya, dikembangkan untuk mendukung perlindungan daerah tangkapan air, pendidikan lingkungan, serta konservasi flora lokal. Kawasan hutan tersebut juga memiliki fungsi penting dalam menjaga keberlanjutan pasokan air bagi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH).
Selain konservasi, LDII bersama mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) UGM mengembangkan kawasan wisata berbasis konservasi di Sumberkoso, Desa Girikerto, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi.
Kawasan tersebut memanfaatkan mata air dan vegetasi yang masih terjaga untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat melalui pariwisata, usaha mikro, dan pemberdayaan warga. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperlihatkan bahwa menjaga lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan beriringan.
Masjid sebagai Pusat Gerakan Lingkungan
Ke depan, LDII juga mendorong pengembangan Gerakan Masjid Hijau sebagai bagian dari konsep wakaf hijau. Melalui gerakan tersebut, masjid diharapkan tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga pusat edukasi dan aksi lingkungan.
Masjid dapat dikembangkan menjadi tempat pembibitan pohon, penanaman, pengelolaan sampah, pendidikan lingkungan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Gagasan tersebut melanjutkan sejumlah praktik lingkungan yang telah dilakukan LDII, antara lain Kampung ProKlim, kelompok sedekah sampah berbasis masjid, pengembangan arboretum, dan pemanfaatan energi mikrohidro.
Atus menegaskan, pemulihan hutan membutuhkan konsistensi dan kerja bersama. Pemerintah memiliki kewenangan regulasi dan pengawasan, dunia usaha memiliki tanggung jawab terhadap dampak kegiatan ekonomi, perguruan tinggi menyediakan basis keilmuan, sedangkan masyarakat menjadi aktor penting dalam menjaga keberlanjutan program.
“Masih ada harapan untuk hutan yang terlanjur rusak. Pemulihan memang membutuhkan waktu, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Yang diperlukan adalah ilmu pengetahuan, komitmen, tata kelola yang baik, dan keterlibatan masyarakat,” pungkasnya.
Menurutnya, menjaga hutan dan lingkungan pada akhirnya bukan hanya persoalan konservasi, tetapi bagian dari upaya membangun ketahanan bangsa.
“Bagi kami, menjaga hutan, melindungi mata air, serta melestarikan flora dan fauna bukan sekadar aktivitas lingkungan. Ini merupakan amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Konservasi adalah investasi jangka panjang untuk ketahanan lingkungan, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kesejahteraan generasi mendatang,” tutup Atus.
