Kediri (12/7). Dalam rangka persiapan Tahapan Pilkada yang akan berlangsung pada bulan November 2024, KPU Kota Kediri beraudiensi ke Pondok Pesantren Wali Barokah pada Selasa siang (9/7). Hadir dalam rombongan tersebut seluruh anggota Komisioner dari 5 divisi, yaitu Divisi Keuangan, Umum dan Logistik; Divisi SDM, dan Partisipasi Masyarakat; Divisi Hukum dan Pengawasan; Divisi Perencanaan Data dan Informasi; dan Divisi Teknis.
Ketua KPU Kota Kediri Reza Cristian mengungkapkan, jajaran Komisioner KPU Kota Kediri baru saja dilantik per 13 Juni yang lalu. “Kunjungan kami ini untuk memperkenalkan anggota Komisioner KPU Kota Kediri Periode 2024-2029 kepada pengurus Ponpes Wali Barokah,” katanya.
Dalam beberapa hari kemarin, KPU melalui petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar Pemilih dengan Dokumen KTP dan KK. Setelah proses coklit selesai, berikutnya diberikan stiker coklit untuk ditempel sebagai bukti bahwa Pemilih tersebut sudah dikonfirmasi.
Dalam hal ini KPU mengapresiasi langkah Ponpes Wali Barokah dalam membantu pelaksanaan coklit yang berlangsung sampai dengan tanggal 24 Juli 2024. “Alhamdulillah untuk warga dari Pondok Wali Barokah sudah 100%,” kata Nia Sari Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi.
Menyongsong Pilkada 2024, KPU Kota Kediri memberikan saran kepada pihak ponpes untuk memulangkan para santri yang beralamat terdekat. Sehingga pada saat Pilkada nanti mereka dapat memberikan hak suaranya di TPS asal. Namun KPU Kota Kediri juga siap mendirikan TPS Loksus di wilayah Ponpes sebagaimana Pemilu 2024 yang lalu.
Merespon hal itu, Ketua Ponpes Wali Barokah KH Sunarto menyampaikan bahwa pondok sudah memetakan santri-santri yang sudah punya hak pilih. Disamping itu, mengingat para santri berasal dari berbagai daerah di Indonesia dengan latar belakang kemampuan finansial yang beragam, maka tidak mungkin dipulangkan semuanya.
“Kami belum bisa berbuat banyak, tetapi kami tetap berupaya mensukseskan Pilkada 2024 dengan mendorong mereka untuk menyampaikan hak suaranya di TPS setempat,” ungkap KH Sunarto.
Terkait dengan TPS Loksus, KH Sunarto berharap KPU selaku penyelenggara Pemilu memberikan regulasi yang mudah dan menguntungkan, sehingga tingkat partisipan pemilih di Kota Kediri cukup besar.
Disamping itu, diharapkan KPU terus melakukan sosialisasi melalui media apa saja, agar warga khususnya di lingkungan ponpes dapat menerima informasi tentang proses tahapan Pilkada 2024. Termasuk juga untuk membatasi upaya-upaya yang tidak baik menjelang Pemilu, seperti politik uang.
“Kami merasa bangga karena Ponpes Wali Barokah ditetapkan sebagai Kawasan Anti Politik Uang oleh Bawaslu Kota Kediri,” jelas KH Sunarto.
Ketua DPD LDII Kota Kediri Agung Riyanto yang hadir, juga turut memberikan masukan. Menurutnya, di era yang serba digital, alangkah baiknya ke depan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu dapat memanfaatkan teknologi sebagaimana yang dilakukan negara-negara maju.
“Tentu dengan catatan jutaan data pemilih tersebut terjamin keamanannya,” tutur Agung Riyanto. (Mzdha)
