Bulungan (20/8). DPW LDII Kalimantan Utara, bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Utara, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI), membahas strategi mewujudkan ketahanan pangan. Kegiatan itu, dihelat di Kantor Gabungan Dinas, Tanjung Selor, Kalimantan Utara, pada Selasa (20/8).
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara, Heri Rudiyono mengungkapkan, konsep ketahanan pangan mencakup kondisi terpenuhinya pangan sampai dengan perseorangan. Pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya. “Bagaimana menyiapkan pangan untuk masyarakat di Kaltara,” ujarnya.
Ia melanjutkan, jika pangan tidak cukup, maka akan muncul kerawanan pangan. “Maka semua harus diatur. Ada tanaman pangan, perkebunan, dan lainnya. Kalau dibiarkan masing-masing, salah satu mendominasi, maka pemenuhan kebutuhan lainnya bisa tidak cukup. Sawitnya merapat ke sawah, sawahnya bisa hilang,” imbuh Heri.
Sementara itu, Pasiter Kodim 0903/Bulungan, Mayor Inf Pardi Mulyo mengatakan, untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan, harus ada perencanaan program. “Di TNI, melibatkan sistem pertahanan yang bersifat semesta. Melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut,” tuturnya.
Saat ini, Pardi mengatakan, tedapat isu semakin minimnya ketersediaan pangan dan energi, sedangkan jumlah peduduk dunia semakin bertambah. “Maka TNI hadir untuk membela kepentingan negara, dengan berbagai komponen,” jelasnya mewakili Danrem 092/Maharajalila, Brigjen TNI Adek Chandra Kurniawan tersebut.
Tiga komponen tersebut, adalah komponen utama, yakni setiap prajurit TNI. “Komponen cadangan berupa sumber daya nasional. Terdiri dari warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan. Serta, komponen pendukung,” jelas Pardi.
Selanjutnya untuk mengoptimalkan pencapaian ketahanan pangan, Kepala Kantor BSI Kota Tarakan, Ervian Hadi mendorong implementasi digitalisasi dan dukungan pembiayaan. “Digitalisasi merambah di segala bidang. Tak terkecuali bidang pertanian. Konsep digital, tidak hanya melalui komputer dan handphone, tetapi masuk pada kegiatan sehari-hari untuk mempermudah proses di lapangan,” katanya.
Terkait pembiayaan, ia mengatakan, BSI telah mengusung konsep syariah, sehingga dapat berjalan beriringan dengan umat Islam. “Semua produk dan jasanya wajib keluar fatwa DSN MUI,” kata Ervian.
Terakhir, Ketua DPP LDII, Rubiyo menegaskan, pangan adalah hal yang penting dan harus dipenuhi. “Misalnya, jika tidak cukup, sumber karbohidrat untuk pemenuhan pangan tidak hanya beras, tetapi bisa menggunakan alternatif bahan lainnya,” ucapnya.
Kedua, ia menegaskan, pangan wajib disiapkan. “Sehebat apapun manusia, kalau kekurangan pangan, maka tidak akan bisa menjadi orang hebat,” jelasnya.
Ketiga, Rubiyo menegaskan, pangan adalah harga diri bangsa. “Petani adalah pahlawan bangsa,” tutup profesor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tersebut.
