Jakarta (17/10). Penguatan demokrasi tidak hanya bertumpu pada parlemen, tetapi juga pada kekuatan masyarakat sipil. Menurut Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso, kolaborasi antara DPR dan organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan langkah strategis untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai aspirasi rakyat.
“Parlemen harus terus memperkuat fungsi representasi rakyat serta menjaga kepercayaan publik melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan bangsa. LDII sebagai ormas siap berkolaborasi dengan DPR dalam memastikan program pemerintah yang dikawal parlemen benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar KH Chriswanto saat menanggapi peringatan Hari Parlemen Nasional, Kamis (16/10/2025).
Ia menilai, parlemen memiliki posisi penting dalam menentukan arah pembangunan dan menjaga nilai-nilai demokrasi. “Parlemen bukan sekadar lembaga pembuat undang-undang, tapi rumah aspirasi rakyat. Setiap anggota parlemen harus mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan tulus dan bertanggung jawab,” tegasnya.
KH Chriswanto mengingatkan agar momentum Hari Parlemen menjadi bahan refleksi bagi para wakil rakyat untuk memperkuat etika politik, transparansi, dan tanggung jawab moral. “Kami berharap DPR semakin berpihak pada kepentingan rakyat, terutama dalam pemerataan ekonomi, peningkatan mutu pendidikan, serta penguatan moral bangsa di tengah arus globalisasi,” imbuhnya.
Menurutnya, ormas memiliki peran penting sebagai mitra strategis wakil rakyat di berbagai tingkatan. “Ormas memahami persoalan di akar rumput. Sementara anggota DPR memiliki kewenangan untuk memperjuangkan solusi di tingkat kebijakan. Bila keduanya bersinergi, maka janji-janji politik tidak berhenti di masa kampanye, tetapi benar-benar diwujudkan dalam pembangunan,” ujarnya.
KH Chriswanto menekankan, kolaborasi antara parlemen dan ormas akan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek politik. “Inilah hakikat demokrasi yang sejati—rakyat tidak hanya memilih, tapi juga ikut mengawal jalannya pembangunan,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menyambut baik pandangan tersebut. Ia menegaskan bahwa parlemen merupakan pilar utama demokrasi yang harus tetap menjadi rumah aspirasi rakyat, bukan sekadar arena politik kekuasaan.
“Parlemen adalah cermin kualitas demokrasi kita. Setiap anggota dewan harus hadir sebagai pelayan rakyat, bukan hanya politisi. Mereka memikul tanggung jawab moral untuk menjaga keadaban politik dan menegakkan nilai-nilai luhur bangsa,” ujar Singgih yang juga politisi Partai Golkar.
Ia juga menilai, peran ormas keagamaan seperti LDII sangat penting dalam menjaga iklim politik yang sehat dan bermartabat. “Ormas keagamaan memiliki tanggung jawab moral untuk menumbuhkan politik yang beretika, damai, dan berkeadaban. Dengan begitu, demokrasi kita bukan hanya maju secara prosedural, tapi juga bermartabat secara moral,” katanya.
Menurut Singgih, sinergi antara DPR, pemerintah, dan ormas menjadi fondasi penting bagi kematangan demokrasi di Indonesia. “Hari Parlemen ini bukan hanya milik anggota dewan, tapi milik seluruh rakyat. Karena dari parlemenlah suara rakyat diperjuangkan dan cita-cita kemerdekaan diwujudkan,” tutupnya.
Baik KH Chriswanto maupun Singgih Januratmoko sepakat, tantangan utama parlemen ke depan adalah menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat komunikasi publik agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif semakin kokoh.
