Surabaya (22/9). Tim Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melaksanakan monitoring dan evaluasi di Polda Jawa Timur (16-18/9). Kegiatan ini difokuskan pada dua agenda utama, yaitu penyusunan database rekam jejak Perwira Menengah (Pamen) dan Perwira Tinggi (Pati) Polri, serta pemantauan penanganan kasus menonjol pasca demonstrasi yang terjadi pada 25 hingga 31 Agustus 2025.
Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol (Purn) Arief Wicaksono menekankan pentingnya penyusunan database rekam jejak Pamen dan Pati Polri di lingkungan Polda Jatim.
Hal itu dilatarbelakangi oleh kebutuhan manajemen SDM strategis, peningkatan akuntabilitas dan transparansi kepemimpinan, serta tuntutan reformasi birokrasi dan kepercayaan publik. “Database ini akan menjadi sarana pemetaan kepemimpinan, memuat hasil assessment, catatan personel, penilaian kinerja hingga rekam jejak media. Hal ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendorong reformasi internal secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian,” tegas Arief Wicaksono.
Sesi ini ditutup dengan diskusi terbuka yang melibatkan unsur masyarakat, tokoh agama, serta tokoh adat. Diskusi tersebut bertujuan memperdalam evaluasi terhadap strategi penegakan hukum yang telah diambil, termasuk pendekatan humanis dan profesional yang dilakukan aparat di lapangan.
Pada kesempatan itu Ketua DPW LDII Jawa Timur, Moch Amrodji Konawi, memberikan apresiasi terhadap keterbukaan Polri dalam menerima kritik dan saran dari masyarakat. Keterlibatan publik dalam pengawasan kepolisian sangat penting untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang transparan dan inklusif.
“Alhamdulillah, Polri khususnya Polda Jatim telah membuka diri terhadap kritik dan saran konstruktif. Ini langkah nyata menuju institusi yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, kami apresiasi dan mendukung langkah-langkah yang dilakukan Polri dalam pembenahan yang dilakukan,” ujarnya.
Amrodji juga menekankan pentingnya muhasabah pascaaksi unjuk rasa pada 25–31 Agustus lalu. Ia mengajak semua pihak untuk mengedepankan dialog dan semangat persatuan kesatuan. “Dengan dialog dan diskusi semacam ini semakin memperkaya evaluasi strategi penegakan hukum dengan pendekatan yang humanis dan profesional,” ujar Amrodji.
Sementara itu Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, menambahkan, monev ini merupakan wujud pengawasan eksternal untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas Polri. Kegiatan ini dihadiri pejabat utama Polda Jatim, tim Kompolnas, tokoh agama, tokoh adat, serta perwakilan ormas.
