Pontianak (30/5). Tantangan dan dinamika pembangunan keumatan mendorong setiap organisasi dakwah mampu melakukan adaptasi, jika kinerja organisasi ingin semakin baik. Hal inilah yang melatarbelakangi LDII Kalimantan Barat menghelat pelatihan Basic Organization Development (Basic-OD) di Aula Pesantren Al Muqorrobun Pontianak, Kamis (29/5).
LDII perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) organisasi secara mutlak untuk menyokong kontribusi LDII dengan pihak lain. “Pelatihan Basic OD ini diharapkan lahir SDM organisasi yang kompeten dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis sehingga sinergisitas dan kolaborasi antar lembaga juga bisa dilakukan, dan kinerja organisasi juga semakin baik,” ujar Ketua DPW LDII Kalbar Susanto.
Sasaran peserta pada pelatihan itu merupakan pengurus pimpinan cabang (PC) di tingkat kecamatan, untuk belajar bersama cara mengetahui isu-isu aktual keumatan. “Setelah dilakukannya evaluasi ada kelemahan di tingkat PC dan PAC yang belum bisa beradaptasi dan mampu membaca isu-isu keumatan secara kontekstual. Dampaknya nilai kemanfaatan dari program dan kegiatan LDII belum optimal,” jelasnya.
Selain itu pihaknya juga terus mendorong sinergisitas kelembagaan dan menjauhi kesan berkompetisi dalam pengelolaan organisasi dan menjalankan program keumatan.
“Problematika keumatan saat ini mesti dikerjakan bersama, selain menjadi ringan dan mudah juga cepat terselesaikan. OD membantu menyatukan arah dan strategi agar tercipta sinergi antar elemen dakwah,” katanya.
Sebagai organisasi dakwah, lanjut Susanto, LDII juga menjalankan kaidah learning organization, karena itu peningkatan kapasitas terus dilakukan. “Sebagai organisasi pembelajar, pelatihan akan terus dilakukan agar metode dan strategi dakwah LDII mengikuti perkembangan lingkungan strategis. Sehingga LDII bisa andil dalam pembangunan keumatan,” ujarnya.
Adapun peserta pelatihan terbagi menjadi dua karena dilakukan secara hybrid mengingat faktor jarak sehingga menggunakan memanfaatkan teknologi Informasi. “Peserta yang offline atau tatap muka hanya meliputi Kota Pontianak, Kubu Raya, Mempawah dan Landak. Sedangkan 10 kabupaten/kota yang lain mengikuti secara online karena adanya teknologi dan jarak yang cukup jauh,” katanya.
