Jakarta (30/9). Peristiwa G30S PKI atau gerakan 30 September yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi salah satu sejarah kelam yang dialami bangsa Indonesia setelah kemerdekaan. Dalam catatan sejarah, peristiwa berdarah yang terjadi pada tahun 1965 itu merupakan aksi propaganda yang bertujuan untuk menggulingkan kekuasaan presiden Soekarno saat itu, serta mengubah haluan dasar negara dari Pancasila menjadi komunis.
Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro, Singgih Tri Sulistiyono mengungkapkan memori kelam bangsa Indonesia itu dilatarbelakangi oleh dominasi ideologi Nasionalisme, Agama, dan Komunisme (NASAKOM) yang berlangsung sejak era Demokrasi Terpimpin diterapkan, yakni tahun 1959-1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno.
“Semua kelompok itu saling bersaing dan berebut kekuasaan. Persaingan itu dijalankan dengan berbagai cara, dengan isu-isu kebudayaan, isu-isu agama, politik ideologi dan sebagainya sehingga ujungnya meletus konflik secara terbuka antara kekuatan PKI dan kekuatan nasionalis agama,” terang Singgih yang juga Ketua DPW LDII Jawa Tengah sekaligus Ketua DPP LDII.
Pada awalnya, bangsa Indonesia mencoba menyerap dan menyatukan tiga ideologi besar yaitu nasionalisme, Islam, dan marxisme, untuk melawan dan memberantas penjajahan. Namun, huru-hara mengenai NASAKOM menimbulkan pro dan kontra di kancah perpolitikan Indonesia. Bahkan, pemberlakuan ideologi NASAKOM justru menjadi jalan bagi PKI dalam upayanya mengganti ideologi Pancasila menjadi Komunis di Indonesia.
Usaha PKI mencapai puncaknya pada akhir bulan September1965, dengan meletusnya pemberontakan Gerakan 30 September, yang menyebabkan enam perwira tinggi dan satu perwira menengah TNI Angkatan Darat dibunuh secara sadis dalam peristiwa ini.
”Peristiwa itu merupakan peristiwa adu domba kekuatan asing, dengan Blok Barat yang liberal kapitalis dan Blok Timur yang sosialis komunis, masing-masing blok berusaha untuk mengadu domba berbagai kekuatan lokal nasional agar mengikuti salah satu blok di antara mereka,” lanjut Singgih.
G30S/PKI menurut Singgih menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia, yang memperkuat posisi Pancasila sebagai dasar negara. Singgih juga mengatakan peristiwa tersebut menekankan pentingnya menjaga persatuan dan nilai-nilai kebangsaan serta mengingatkan bangsa Indonesia terhadap bahaya ideologi ekstrem yang kerap datang dari kekuatan asing yang tak sejalan dengan prinsip Pancasila.
“Jika kita ingin memfokuskan pada satu unsur, misalnya ingin mendirikan negara agama maka pasti bertentangan dengan sila-sila yang lain. Maka jika kita ingin mencapai integrasi suatu bangsa maka Pancasila harus dijalankan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara,” tekannya.
Singgih menilai peristiwa G30S/PKI mengajarkan bangsa Indonesia agar bermawas diri dalam menghadapi pengaruh perang ideologis, “Pelajarannya kita harus hati-hati dengan politik adu domba baik dari kekuatan asing maupun kekuatan yang ada di dalam negeri,” lanjutnya.
Solusinya adalah dengan mengaktualisasikan dan memurnikan implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai basis kekuatan Ideologi bangsa dan negara, “Demikian juga dalam tataran dan pemerintahan bisa mencontohkan bagaimana pancasila bisa dilaksanakan baik di dalam sistem hukum, pemerintahan, demokrasi, politik, dan sebagainya,” papar Singgih.
Singgih juga menilai peristiwa G30S/PKI juga mengingatkan bangsa Indonesia agar dewasa dalam berdemokrasi. Menurutnya, perbedaan pendapat merupakan sebuah keniscayaan, apalagi bangsa Indonesia merupakan bangsa plural yang terdiri dari berbagai perbedaan suku, agama, ras. Untuk itu, Pancasila adalah titik temu dan solusi untuk menyatukan perbedaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
“Yang kita kembangkan demokrasi yang dewasa. Demokrasi adalah perbedaan pendapat dan pandangan kemudian kita musyawarahkan, lalu kita ambil jalan keluarnya. Kalau itu sudah merupakan keputusan bersama, kita laksanakan demi kepentingan bersama,” tutup Singgih.
