Kulon Progo (5/7). Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo menggelar Dialog Kerukunan Umat Beragama 2025 di Hotel Morazen, Temon, Kulon Progo. Forum ini mengusung tema Pancasila dan Keagamaan Lintas Budaya dan dihadiri 32 peserta dari berbagai elemen masyarakat, tokoh agama, dan organisasi lintas iman.
Acara dibuka oleh Komaruzaman yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kulon Progo. Dalam sambutannya, Komaruzaman menegaskan pentingnya forum seperti ini sebagai ruang memperkuat persatuan bangsa. Ia juga menyinggung peran Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) yang digagas Kementerian Agama dalam mendeteksi dan mencegah potensi konflik keagamaan. Sistem tersebut, kata dia, didukung Satuan Tugas (Satgas) yang tersebar di setiap kapanewon, bertujuan menciptakan rekomendasi hidup damai, toleran, dan solutif di tengah masyarakat.
Sebagai informasi, dialog ini melibatkan beragam organisasi dan tokoh strategis, antara lain perwakilan Badan Kesbangpol, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Aisyiyah, Muslimat NU, Vikep Yogyakarta Barat, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia (Magabudhi), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), serta para penyuluh lintas agama dan jajaran struktural Kemenag Kulon Progo.
Pada sesi pertama, Kepala Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, Agus Wahyudi, memaparkan tiga pokok penting. Pertama, ia menegaskan Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa di tengah keberagaman Indonesia, termasuk tantangan di era digital. Kedua, Agus mengangkat konsep Republica Populi, yaitu prinsip bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, sebagaimana prinsip demokrasi yang dianut Indonesia. Ketiga, ia mengajak peserta mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama kecerdasan buatan (AI), yang mulai memengaruhi proses pengambilan keputusan dan relasi sosial.
Sesi selanjutnya diisi oleh Samsul Maarif dari Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) UGM. Ia memaparkan hasil riset terbaru PPIM UIN Jakarta tahun 2024 terkait kerukunan umat beragama di Indonesia.
“Ada empat indikator utama yang menjadi tolok ukur kerukunan, yakni kesempatan kerja sama antarumat beragama, kepedulian membantu kelompok berbeda saat bencana, sejauh mana perbedaan agama menghalangi kerja sama, dan intensitas kolaborasi lintas agama dalam isu-isu lingkungan,” tutur Samsul.
Ketua DPD LDII Kulon Progo Pandaya yang mengikuti kegiatan ini mengatakan bahwa kerukunan tidak cukup dibangun lewat slogan semata. “Harus ada praktik nyata, baik itu dalam kegiatan sosial, penanganan bencana, maupun kolaborasi di isu-isu lingkungan. LDII siap bersinergi dalam upaya tersebut,” ujarnya.
Pandaya juga menilai, keterlibatan semua elemen agama dalam dialog ini menunjukkan Kulon Progo punya modal kuat untuk menjadi contoh daerah yang harmonis. “Kita hidup dalam satu wilayah, satu bangsa, dan naungan Pancasila. Perbedaan keyakinan itu sudah seharusnya kita kelola dengan bijak. Saya mengapresiasi upaya Kementerian Agama yang terus menghidupkan forum kerukunan. Early Warning System yang dipaparkan tadi juga penting, agar potensi gesekan bisa diantisipasi sejak dini,” tuturnya.
Pandaya berharap, semangat toleransi dan moderasi beragama yang digaungkan dalam forum ini dapat diterjemahkan hingga tingkat bawah. “Harapan saya, dialog seperti ini tidak berhenti di ruang hotel saja. Harus sampai ke masyarakat akar rumput, agar nilai-nilai Pancasila betul-betul terasa dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.
