Kebumen (20/1). Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengadakan sosialisasi “Empat Pilar Kebangsaan” di hadapan warga LDII Kebumen. Dalam kesempatan itu, ia didampingi Ketua DPW LDII Jawa Tengah Singgih Tri Sulistiyono dan jajaran DPD LDII Kabupaten Kebumen.
Pada kesempatan itu, ia mendorong seluruh komponen bangsa, termasuk seluruh umat beragama, untuk menjaga soliditas kebangsaan, “Hal ini penting mengingat Indonesia merupakan bangsa yang sangat majemuk dan heterogen. Tanpa wawasan kebangsaan yang memadai, bangsa Indonesia tidak akan memiliki soliditas kebangsaan, sehingga akan mudah tercerai-berai,” ungkap Bambang Soesatyo yang biasa disapa Bamsoet.
Menurutnya, setiap perbedaan latar belakang agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang bagi rakyat Indonesia untuk bersatu. Perbedaan itu juga bukan penghalang bagi untuk hidup rukun dalam keharmonisan, “Perbedaan juga bukan penghalang untuk hidup saling menghormati, saling membantu, saling tolong menolong dan membangun solidaritas sosial yang kokoh,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (19/1/2024).
Lebih lanjut, Bamsoet mengungkapkan saat ini, penyelenggaraan pemilu serentak menjadi salah satu tantangan dalam merawat dan menjaga soliditas kebangsaan. Besarnya anggaran yang mencapai Rp 71,3 triliun diharapkan berbanding lurus dengan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas.
Di sisi lain, kata Bamsoet, kedewasaan politik masyarakat juga diharapkan semakin matang. Dengan begitu, siklus sejarah penyelenggaraan pemilu yang selalu menyisakan residu persoalan, dapat diminimalisir.
“Kita tidak ingin Pemilu menyebabkan polarisasi rakyat pada kutub-kutub yang berseberangan yang bermuara pada lahirnya konflik horizontal. Dalam konsepsi ini, diperlukan sikap kebijaksanaan dari segenap pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun komitmen mewujudkan Pemilu yang damai dan menggembirakan,” jelas Bamsoet.
Bamsoet pun menambahkan, beberapa kali penyelenggaraan Pemilu hampir selalu menyisakan residu persoalan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sikap kedewasaan dan kebijaksanaan dari seluruh komponen agar tidak memperkeruh kondisi dan merugikan kehidupan rakyat
“Seluruh umat beragama juga memiliki tanggung jawab kolektif yang sama untuk menyukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi agar berjalan secara tertib, lancar, jujur, adil dan berkualitas,” imbuhnya.
Ia meminta umat beragama menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga agar aktualisasi kehidupan berpolitik tidak bersinggungan dengan isu-isu sensitif yang dapat menimbulkan kesalahpahaman, dan memicu konflik horizontal.
Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan itu juga dihadiri Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsih, Ketua Dewan Penasehat LDII Kebumen Agus Septadi, Ketua LDII Kebumen Gunardi dan Sekretaris LDII Kebumen Hadi Purwanto.
Menanggapi soal keberagaman dalam bingkai persatuan, Ketua DPW LDII Jawa Tengah Singgih Tri Sulistiyono yang juga Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro, mengatakan awal kemerdekaan, para aktivis saat itu membangun narasi yang romantis seperti misalnya, “Atas dasar rasa senasib sepenanggungan, maka kita siap berjuang,” itu sudah bisa memunculkan rasa persatuan.
“Namun jika narasi di atas disampaikan ke masyarakat sekarang, rasa-rasanya tidak mempan untuk membangun persatuan,” kata Singgih Tri Sulistiyono.
Untuk itu, membicarakan nasionalisme hari ini harus diwujudkan dengan mewujudkan cita-cita yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Seperti melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya,” lanjut Singgih di depan 200 anggota LDII se-Kabupaten Kebumen.
Usai sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Bamsoet menegaskan alasan mengapa dirinya terus mensosialisasikan konsensus kebangsaan tersebut. Menurutnya, sejak pasca reformasi, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan telah dihapus. “Maka terjadilah pergeseran nilai-nilai kebangsaan atau nasionalisme. Kita masih ingat beberapa peristiwa yang terjadi saat itu seperti kasus Sampit misalnya, ini dampak dari tidak hadirnya negara dalam pembinaan mental ideologi bangsa,” kata dia.
Bahkan, dalam setiap acara empat pilar kebangsaan, Bamsoet selalu menyampaikan bahwa sistem demokrasi yang saat ini terjadi telah bergeser menjadi demokrasi transaksional, terjebak dalam angka-angka.
“Nomor piro wani piro. Jadi apa yang kita harapkan dengan demokrasi kita hari ini? Ketika mengunjungi berbagai perguruan tinggi, saya meminta badan pengkajian di kampus tersebut untuk mengkaji kembali demokrasi saat ini. Demokrasi kita transaksional, bicara angka. Tingkat korupsi semakin tinggi. Hampir 680-an pejabat negara terjerat korupsi,” bebernya.
