Palembang (1/4). DPD LDII Kota Palembang bertekad konsisten dengan prinsip netral aktif dalam menyongsong pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPD LDII Kota Palembang Kisworo saat buka bersama di Kantor DPD LDII Kota Palembang, Kamis (28/03).
Dalam kesempatan itu, Kisworo menegaskan bahwa secara lembaga LDII tidak memihak calon manapun, baik calon wali kota maupun wakil wali kota dalam pilkada Kota Palembang yang akan datang. “Menjelang pilkada sikap kami jelas, bersikap netral aktif,” ujarnya.
Namun pihaknya tetap akan membangun komunikasi dengan bakal calon wali kota yang datang ke LDII, “Kami tetap membuka ruang komunikasi dengan bakal calon wako yang datang ke LDII, kita lihat apa program-programnya,” jelas Kiswanto.
Kegiatan buka bersama itu juga dihadiri pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palembang bidang Fatwa, Nazarmanto. Selain itu hadir pula perwakilan dari Kemenag Ahmad Soleh, perwakilan dari Polrestabes Palembang.
Sementara, Ketua DPW LDII Sumatera Selatan H. Rahmatullah mengatakan, pihaknya menyambut baik kegiatan buka bersama yang digelar DPD LDII Kota Palembang dengan mengundang Polrestabes, MUI, Kemenag dan para jurnalis.
“Silaturahim ini menjadi wadah kita untuk memperkuat ukuwah Islamiah. Kita bersyukur LDII ini telah diakui sebagai organisasi kemasyarakatan yang aktif dalam menggelar kegiatan yang positif untuk masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, LDII akan meningkatkan kolaborasi dengan Forkopimda, eksekutif dan legislatif dalam menjalankan program strategi LDII.
“Delapan program utama LDII tidak mungkin bisa berjalan tanpa adanya dukungan, dari semua elemen masyarakat, pemerintah dan pihak terkait,” ujarnya.
Untuk diketahui, ada delapan prioritas program strategis LDII, di antaranya kebangsaan, yang merupakan panutan dalam menjalankan program kerja untuk membangun daerah.
Dari delapan program prioritas tersebut, yang utama adalah kebangsaan, di mana LDII yang dibentuk oleh warga Indonesia mengedepankan akhlakul karimah dan solidaritas bersama, NKRI adalah harga mati.
