Jakarta (11/9). DPP LDII menyambut baik perubahan Badan Penyelenggara Haji (BPH) menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Transformasi ini diharapkan menghadirkan layanan haji dan umrah yang lebih nyaman, aman, serta modern bagi jamaah.
Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso menegaskan, duet Menteri Gus Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Dahnil Anzar Simanjuntak diyakini mampu membawa perubahan. “Keduanya memiliki integritas, kapasitas, dan pengalaman sebagai cendekiawan Islam, sehingga memahami dimensi spiritual dan teknis ibadah haji,” ujarnya.
Menurut KH Chriswanto, penguatan kelembagaan melalui Kementerian Haji dan Umrah bukan sekadar pergantian nama. Dengan alokasi anggaran dan koordinasi lintas lembaga yang lebih jelas, diharapkan persoalan antrean, kualitas layanan, digitalisasi, dan transparansi dapat teratasi.
Sekretaris Umum DPP LDII, Dody Taufik Wijaya, menambahkan bahwa LDII telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan. Poin-poin tersebut meliputi:
- Percepatan antrean haji melalui penambahan kuota dan skema haji khusus.
- Transparansi pembagian kuota untuk mencegah praktik jual-beli dan penyalahgunaan visa.
- Akuntabilitas dana haji dengan laporan berkala mengenai investasi, operasional, dan manfaat.
- Prioritas bagi jamaah rentan seperti lansia, disabilitas, dan yang sudah lama menunggu.
- Digitalisasi layanan dengan aplikasi real-time untuk pendaftaran, pembayaran, manasik, dan keluhan.
- Penguatan regulasi dan sanksi bagi pelanggaran seperti penipuan, penggelapan, dan penelantaran.
- Standar pelayanan minimum di bidang akomodasi, transportasi, konsumsi, kesehatan, dan bimbingan ibadah.
- Mekanisme hukum sederhana agar jamaah mudah menuntut haknya.
- Perlindungan asuransi syariah meliputi jiwa, kesehatan, dan perjalanan.
- Manasik berbasis kurikulum modern termasuk pemanfaatan teknologi digital dan Virtual Reality (VR).
“Usulan ini kami titipkan agar haji dan umrah benar-benar menjadi pengalaman spiritual yang aman, nyaman, dan berkesan sekali seumur hidup,” pungkas Dody.
