Rilis-3 MUI Pusat 16 Juli 20
(Jakarta) Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Prof. Azyumardi Azra menyampaikan pandangan kritisnya dalam Webinar berjudul “Stop Israel’s Imperialism” di Zoom, Kamis (16/07).
Berbeda dengan pembicara lainnya yang rata-rata fokus pada tindakan aneksasi formal Israel, Guru Besar UIN Jakarta ini justru melakukan otokritik terhadap kalangan internal umat Islam.
Menurutnya, masalah Palestina yang sudah berlangsung selama 72 tahun tidak pernah selesai karena justru tidak ada persatuan umat Islam dalam merespon isu ini. Salah satunya, kata dia, di Palestina sendiri, ada persaingan antara kelompok Islam Fatah dan kelompok Islam Hamas yang belum berakhir.
“Kita perlu memastikan kepaduan antara Fatah di Tepi Barat dan Hamas di Gaza. Masih terjadi pertarungan, persaingan, dan kontestasi antara kedua kelompok ini. Saya kira, selama kedua kelompok ini belum bersatu, betul-betul bersatu, maka masalah Palestina sulit dipecahkan. Kemudian, dua kelompok Paletina ini hanya menjadi mainan Israel,” kata Mantan Rektor UIN Jakarta ini.
“Saya mengalami sendiri, saat memberikan pelatihan kepada mereka di sini, itu hanya representasi dari satu kelompok bangsa Palestina saja, kelompok yang lain tidak ikut, ini menjadi susah,” imbuhnya dalam Webinar yang diselenggarakan MUI itu.
Saat ini, katanya, memang Israel sudah menarik rencana kebijakan aneksasi formal kepada Palestina, namun secara faktual, sudah banyak wilayah Palestina yang dicaplok Israel.
“Misalnya, kita tidak bisa masuk ke Gaza atau wilayah Tepi Barat kecuali mungkin harus mendapatkan visa dari Israel, ” imbuhnya.
Fakta menyedihkan ini, menurutnya, terjadi selain faktor Israel, juga karena tidak ada kepaduan di kalangan umat Islam sendiri.
Selain tidak padunya Fatah-Hamas, dia melihat tidak kompaknya negara-negara mayoritas muslim di Timur Tengah mendukung terhadap perjuangan Palestina, membuat keadaan semakin memburuk.
“Negara-negara di Timur Tengah, sampai sekarang keadaannya semakin memburuk. Ada Turki di situ, ada faktor Iran. Bahkan Turki dan Mesir mau perang di Libya. Belum lagi Arab Saudi bermusuhan dengan Qatar maupun Yaman. Beberapa negara di Timur Tengah lebih senang berteman dengan Israel daripada negara-negara muslim yang lain, termasuk dalam kasus pemindahan ibu kota ke Yerussalem itu juga faktor dari negara Arab tertentu, membuat negara-negara Barat seperti Amerika mau memindahkan Kedutaan Besar ke Yerussalem dari Tel Aviv,” katanya.
Kondisi Palestina yang seperti itu, kata dia, meminjam perkataan Yasser Arafat, bukan hanya mengalami penderitaan karena Israel, tetapi Palestina ditinggalkan, tidak dibantu secara serius oleh negara-negara Arab.
“Mereka punya kepentingan sendiri-sendiri dalam politik Timur Tengah, termasuk di dalam politik penyelesaian konflik di antara Israel dan Palestina,” ujarnya mengutip perkataan tokoh Palestina itu.
“Selama negara-negara arab masih terpecah belah, negara-negara Timur Tengah, termasuk Turki yang kemarin presiden Erdogan untuk kepentingan dalam negerinya, dia mengatakan, setelah kita menjadikan Gereja Aya Sofia menjadi Masjid, maka kita akan membebaskan Al-Quds. Ini kan retorika yang tidak membantu tercapainya pedamaian di Palestina,” imbuhnya.
Selain perlunya persatuan Hamaz-Fattah maupun negara-negara arab, dia melihat, perlu juga persatuan pendapat untuk menerima solusi dua negara/two states solutions.
“Indonesia, seperti sudah disampaikan Menlu, mendukung pemecahan dua negara. Jadi saling mengakui, Israel harus mengakui Palestina dan Palestina juga harus mengakui Israel. Tidak bisa saling menghabiskan, itu sudah tidak mungkin, walaupun dikatakan saat ini aneksasi formalnya berhenti, bukan berarti itu akan stop sama sekali karena juga politik dalam negeri di Israel sendiri kadang-kadang mendorong perdana Menteri termasuk Benjamin Netanyahu saling menghabiskan itu sudah tidak mungkin,” katanya.
Selama ini, kata dia, Indonesia sejak masa kemerdekaan pada tahun 1945 sampai pada perang terakhir pada tahun 2006, selalu berkomitmen mendukung Palestina. Itu tergambar dari kebijakan pemerintah Indonesia yang tidak pernah memiliki Kedutaan Besar maupun Kantor Dagang dan Ekonomi di Israel.
“Ini tentu saja berbeda dengan beberapa negara Arab atau Timur Tengah yang memiliki hubungan diplomatik dan hubungan dagang dengan Israel, yang membuat persoalan Palestina tidak bisa diselesaikan dengan baik. Palestina tidak bisa memperbaiki nasibnya sebagai bangsa merdeka sebagaimana yang kita inginkan,” katanya.
Meskipun selama ini pemerintah sudah menjalankan perhatian sangat baik terkait masalah Palestina, dia berharap pemerintah memainkan peran lebih besar lagi. Utamanya peran sebagai juru damai dengan memanfatkan orang, tokoh, maupun organisasi di Indonesia yang selama ini terbiasa memainkan peran itu.
“Saya kira, pemerintah harus memfasilitasi itu, untuk membuat perdamain dengan cara tertentu yang membawa pihak yang bertikai bisa ke meja perundingan,” paparnya. Infokom MUI)
