Cimahi (9/5). DPD LDII Kota Cimahi mengikuti Safari Keagamaan Antikorupsi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Agama (Kemenag) Kota Cimahi. Kegiatan itu digelar di MAN Cimahi, pada Rabu (7/5), dan bertujuan memperkuat peran masyarakat keagamaan dalam pendidikan dan pencegahan tindak pidana korupsi.
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, hadir sebagai narasumber. Turut hadir Kepala Kanwil Kemenag Jawa Barat, Ajam Mustajam, dan Kepala Kemenag Kota Cimahi, Baiq Raehanun.
Dalam sambutannya, Kepala Kemenag Kota Cimahi menyampaikan bahwa kegiatan ini mempertemukan tokoh lintas agama, penyuluh, penghulu, pendidik keagamaan, serta perwakilan pondok pesantren se-Kota Cimahi, “Cimahi memiliki tiga kecamatan, sebagian wilayahnya milik TNI AD. Namun semangat antikorupsi harus menjangkau seluruh unsur,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Jabar menegaskan bahwa kejujuran merupakan kunci utama dalam melawan korupsi, “Gerakan antikorupsi tidak bertumpu pada kecerdasan, tetapi pada kejujuran. Korupsi adalah bentuk kedzaliman yang dampaknya lebih dahsyat daripada perang,” tegasnya.
Dalam paparannya, Deputi KPK memaparkan bahwa hingga triwulan pertama 2025 tercatat 162 kasus korupsi di Jawa Barat. Ia menjelaskan bahwa praktik korupsi sering kali berawal dari tekanan (pressure) dan kesempatan. “KPK menangani tiga kategori korupsi, yaitu grand corruption, petty corruption, dan behaviour corruption. Tugas kami adalah pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Ketiganya memerlukan peran serta masyarakat,” jelasnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk berani melapor jika menemukan praktik korupsi, “Pelapor akan dilindungi secara hukum, selama tidak menyebarkannya ke publik termasuk media. Jika sudah diekspos, perlindungan tidak berlaku,” tegasnya.
Ketua DPD LDII Kota Cimahi, Dwi Hartono, dalam sesi diskusi menyampaikan keprihatinan terhadap lemahnya penegakan hukum saat bersinggungan dengan kepentingan politik, “Di lapangan kasus sudah jelas, tapi saat sampai ke tingkat pengambil kebijakan bisa melemah. Ini membuat masyarakat jadi apatis,” ungkapnya.
Ia berharap kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan secara berkelanjutan. “Materinya harus terus diperbarui. Koruptor makin canggih, jadi masyarakat juga harus makin sadar dan berani,” tambahnya.
Kegiatan ini menjadi ajang silaturahim antarlembaga serta memperkuat sinergi antara KPK, Kemenag, dan unsur keagamaan termasuk LDII dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi di masyarakat.
