Sumbawa – Setidaknya terdapat lima alasan mengapa sampah perlu dipilah seperti dipaparkan Bambang Supriadi dalam artikel “Memenuhi Kewajiban Memilah Sampah” (Berita Lima edisi 14 Januari 2019) yaitu: (1) ketentuan UU 81/2012 pasal 17 ayat 1 huruf a bahwa pemilahan sampah dilakukan oleh setiap orang mulai dari sumbernya; (2) memastikan bahwa sampah bisa dikelola dan diolah dengan benar dan aman, seperti penempatan sampah/limbah B3 yang sesuai dengan tempatnya; (3) memastikan hanya sampah residu yang ditimbun di TPA; (4) memudahkan penerapan prinsip 3R dalam upaya pengurangan sampah; dan (5) mengoptimalkan kapasitas atau memperpanjang masa pakai TPA. M
aka Gerakan Nasional Pilah Sampah Dari Rumah seperti disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Edaran Nomor: SE.5/MENLHK/PSLB3/PLB.0/10/2019 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia harus ditindaklanjuti dengan serius dan sungguh-sungguh. Pemerintah harus lebih banyak berperan di sini karena masyarakat belum paham tentang cara pengelolaan sampah yang benar terutama upaya memfasilitasi rumah tangga dan masyarakat untuk membangun budaya pilah sampah dari rumah dan dari tempat dihasilkannya sehingga kewajibannya pun bisa terpenuhi.
Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kontan.co.od, 5 Desember 2019), kebutuhan bahan baku plastik nasional mencapai kurang lebih 7,23 juta ton per tahun, dan hanya sekitar 914 ribu (12,6%) bisa memenuhi kapasitas industri didaur ulang. Akibatnya pasokan sampah plastik untuk memenuhi kapasitas tersebut masih didatangkan dari luar negeri.
Padahal timbulan sampah plastik dalam SIPSN 2020 mencapai 17% atau sekitar 11,5 juta ton. Kenapa belum bisa memenuhi kebutuhan pabrik? Karena susahnya pemulung memilih dan memilah sampah plastik yang sudah tercampur dan terbenam di TPA sebagai konsekuensi tidak dilakukan pemilahan sampah di tingkat penghasil atau rumah tangga. Demikian juga dengan potensi sampah organik mencapai 60% atau sekitar 40,5 juta ton.
Sampah organik ini bisa diolah menjadi kompos atau pupuk organik yang sangat bermanfaat bagi petani terutama dalam mengatasi kelangkaan pupuk. Dalam kurun waktu 14 bulan sampah tersebut bisa menjadi kompos dalam jumlah mencapai 16,2 juta ton.
Sebagai organisasi besar yang keberadaannya menyebar di 34 provinsi, LDII bisa menambah lagi perannya dalam bidang lingkungan untuk melengkapi kontribusi sebelumnya. Gerakan go green dengan penanaman 3,5 juta pohon sejak tahun 2008 dan pemanfaatan energi baru terbarukan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Pondok Wali Barokah Kediri, Jawa Timur dengan kapasitas 1 juta Watt sejak tahun 2019 adalah bukti nyata kontribusi LDII untuk bangsa.
Sebagai ilustrasi, jika saja tiap warga LDII menerapkan upaya pemilahan sampah, sedekah sampah dan olah sampah organik menjadi kompos di tingkat rumah tangga, sekolah, pondok pesantren/PPM, maka penyelesaian persoalan persampahan Indonesia menjadi terbantu.
Dalam skala kecil bisa diuji coba dulu untuk 34 rubu rumah tangga atau rata-rata seribu rumah tangga per provinsi. Dalam kurun waktu setahun LDII telah berkontribusi mengurangi sampah 77% dengan melakukan sedekah sampah 5.738 ton atau sebesar Rp 5,7 miliar (harga sampah plastik Rp 1.000/kg) dan menghasilkan kompos 8.101 ton atau sebesar 16,2 miliar (harga kompos Rp 2.000/kg).
Sementara tingkat penanganannya 23% dikirim ke TPA. Jadi tidak ada lagi sampah yang tidak terkelola, dan bisa disimpulkan bahwa sebanyak 34 ribu rumah tangga warga LDII bebas sampah.
Ini baru skala kecil untuk 34 ribu rumah tangga dengan anggota keluarga empat jiwa, belum menyentuh keseluruhan warga LDII, belum juga termasuk lingkungan sekolah dan pondok pesantren dan lainnya. Semakin banyak komponen yang bisa dilibatkan maka nilai ekonomi yang diperoleh makin tinggi.
Dengan melakukan pengolahan sampah organik, bisa mendatangkan manfaat yang besar bagi pemerintah seperti disampaikan Prof. Dr. Arif Sabdo Yuwoso, M.S., Guru Besar Fapeta IPB, yaitu mampu menurunkan biaya angkut sebesar 31 M per tahun di Kota Bogor. Menyelesaikan persoalan sampah di tingkat organisasi adalah sebuah kontribusi yang sangat diharapkan bangsa ini.
Inisiasi kelompok masyarakat atau ormas dalam pengelolaan sampah perlu mendapat sambutan hangat dari pemerintah. Seperti yang dilakukan LDII saat ini.
Webinar pengelolaan sampah yang diselenggarakan LDII merupakan awal yang baik untuk melangkah lebih jauh ke tahapan berikutnya dalam berkontribusi menyelesaikan persoalan persampahan Indonesia. Minimal target pengelolaan sampah di tingkat LDII bisa dicapai dulu. Apalagi disertai dengan peluncuran kader Gemilang (Generasi Muda Indonesia Bela Lingkungan) LDII yang akan bersinergi menggerakkan masyarakat dalam mendukung Gerakan Masyarakat Indonesia Bela Lingkungan (Gemilang) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang sebentar lagi akan diluncurkan.
Seperti disampaikan Cicilia Sulastri, S.H., M.Si., Kepala Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan KLHK, Gemilang merupakan program KLHK yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang secara sadar, sukarela, berjejaring dan berkelanjutan dalam melaksanakan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
Untuk itu Cicilia mengajak Gemilang LDII untuk bersinergi, berpartisipasi dan berkontribusi dalam pengelolaan sampah dengan melaksanakan hal yang sangat sederhana di antaranya (1) gunakan air & listrik sesuai keperluan/hemat; (2) jangan buang sampah sembarangan; (3) pilah dan kelola sampah dari rumah/sekolah; (4) hindari penggunaan plastik sekali pakai; (5) belanja dengan menggunakan tas guna ulang; (6) makan dan minum sampai habis; (7) tanam dan pelihara pohon, 25 pohon seumur hidup; (8) cintai flora dan fauna; (9) ikuti berbagai aksi di bidang lingkungan; dan yang lainnya.
Oleh: Bambang Supriadi (contributor) / Fachrizal Wicaksono (editor)
