Padang (28/8). Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi menjadikan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi terhadap pembangunan dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Ia mengakui masih terdapat berbagai hal yang perlu dibenahi, terutama untuk memastikan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat terpenuhi.
“Banyak yang masih kita tingkatkan. Kita belum sepenuhnya bisa memberikan apa yang diharapkan bagi masyarakat Sumbar,” kata Mahyeldi usai upacara HUT ke-81 RI di Istana Gubernuran Sumbar, Senin (17/8/2026).
Menurut Mahyeldi, pemerintah perlu memastikan kebijakan dan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Masukan warga juga menjadi bagian penting dalam penyempurnaan program, termasuk dalam pembahasan pembangunan yang berpotensi berdampak pada kawasan budaya dan lingkungan.
“Masyarakat tidak melihat kepada kita berapa kali kita rapat, tapi yang mereka lihat adalah sejauh mana urusan mereka, kesejahteraan mereka, harapan mereka bisa terpenuhi,” ujarnya.
Mahyeldi juga menyinggung penanganan risiko banjir yang masih menjadi perhatian pemerintah. Rehabilitasi sungai dipercepat untuk mengurangi dampak hujan dengan intensitas tinggi di sejumlah wilayah Sumbar. Menurutnya, pembangunan perlu terus berjalan dengan tetap memperhatikan kondisi sosial, budaya, dan lingkungan.
Ketua DPW LDII Sumbar, H. Muchfiandi, mengatakan evaluasi dan pembangunan daerah perlu dilakukan melalui komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, hal tersebut memiliki titik temu dengan tata kelola masyarakat adat Minangkabau yang mengedepankan musyawarah dan mufakat.
“Dalam cara hidup masyarakat Minangkabau, musyawarah dan mufakat merupakan bagian penting dalam mengambil keputusan bersama. Nilai ini dapat menjadi titik temu antara pemerintah dan masyarakat dalam membahas pembangunan demi kepentingan Sumatera Barat,” ujarnya.
Menurut Muchfiandi, pembangunan seperti jalan tol tetap perlu dilanjutkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, tetapi dampak terhadap lingkungan harus menjadi perhatian bersama. Terlebih, Sumbar masih berupaya bangkit dari dampak banjir yang terjadi beberapa waktu terakhir.
“Pembangunan jalan tol yang tampaknya masih menjadi polemik itu perlu terus diupayakan, tetapi persoalan lingkungan juga tidak boleh diabaikan. Disamping itu Sumbar masih berupaya bangkit dari dampak banjir lalu, sehingga untuk menemukan solusinya kita perlu duduk bersama,” katanya.
Ia menambahkan, proses pembangunan akan lebih kuat ketika pemerintah dan masyarakat sama-sama berupaya mencapai kesepakatan melalui musyawarah. Menurutnya, masyarakat perlu diberi ruang menyampaikan masukan, sementara pemerintah perlu mengolahnya sebagai bagian dari penyempurnaan kebijakan.
“Pemerintah dan masyarakat perlu bermusyawarah, saling mendengar, lalu mencari titik kesepakatan. Dengan begitu, pembangunan di Sumbar tidak hanya mengejar kemajuan fisik, tetapi juga tetap menjaga nilai budaya, lingkungan, dan kepentingan bersama,” tuturnya.
Muchfiandi juga mengajak masyarakat menjadikan momentum kemerdekaan sebagai kesempatan memperkuat ketakwaan kepada Allah SWT. Menurutnya, pembangunan yang berkelanjutan perlu disertai dengan peningkatan kualitas moral dan kepedulian sosial.
“Setelah berbagai ujian yang dialami Sumatera Barat, mari kita bangkit bersama. Kita perlu menjaga lingkungan, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, memperkuat persatuan, dan tidak melupakan upaya meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT,” pungkasnya.
