Jakarta (28/4) – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII) mengusulkan delapan desa binaan tematik sebagai bagian dari kontribusi dalam pembangunan desa nasional. Usulan tersebut disampaikan Ketua Umum DPP LDII, Dody Taufiq Wijaya saat audiensi dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto di kantor Kemendes PDT, Jakarta, Senin (27/4).
Dody menjelaskan, pengajuan delapan desa tersebut merupakan tindak lanjut dari permintaan Menteri Yandri saat menghadiri silaturahim Syawal LDII di Banten beberapa waktu lalu. Menurutnya, desa-desa yang diusulkan tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa hingga Sulawesi, dengan potensi pengembangan yang beragam.
Ia menegaskan, LDII telah melakukan koordinasi dengan jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) serta pemerintah desa setempat guna memetakan potensi unggulan dan sumber daya penggerak di masing-masing wilayah. “Kami sudah berkomunikasi intensif dengan DPD dan kepala desa untuk memastikan kesiapan implementasi program desa binaan tematik,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Yandri mengapresiasi langkah LDII yang dinilai sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan desa. Ia meminta agar segera disusun peta jalan bersama sebagai panduan pengelolaan desa binaan antara Kemendes PDT dan LDII. “Kami mendorong LDII untuk menyusun roadmap desa binaan agar dapat dikelola secara terarah dan berkelanjutan,” kata Yandri.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang telah terjalin sebelumnya. Menurutnya, LDII telah menunjukkan komitmen nyata melalui berbagai program di lapangan, termasuk dalam penguatan ketahanan pangan dan pengembangan komoditas lokal seperti sorgum.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas tantangan pembangunan desa, khususnya terkait keterbatasan akses komunikasi. Yandri mengungkapkan masih terdapat sekitar 3.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi. Kondisi ini dinilai menjadi hambatan dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.














