Jakarta (23/2). Ketua DPP LDII, Rulli Kuswahyudi, menekankan pentingnya peran humas yang bernaung di Departemen Komunikasi, Informasi, dan Media (KIM) dalam mempublikasikan kontribusi LDII kepada masyarakat luas. Menurutnya, humas memiliki tanggung jawab besar dalam menyebarluaskan informasi yang akurat, untuk menghindari kesalahpahaman dan persepsi negatif terhadap organisasi.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) DPP LDII yang mengusung tema “Peningkatan Kapasitas Organisasi untuk Memperkuat Kolaborasi Menyukseskan Asta Cita”, yang berlangsung di Grand Ballroom Minhajurrosyidin, Jakarta, pada Sabtu (22/2).
Dalam pandangannya, media sosial kini menjadi ladang penyebaran informasi yang tanpa batas. Hal ini menyebabkan banyaknya informasi yang tidak terverifikasi menyebar luas, sehingga masyarakat perlu meningkatkan literasi digital. Ia menyoroti fenomena post-truth, yakni informasi yang terus-menerus disebarluaskan dapat membentuk stereotip dan prasangka di benak publik, yang pada akhirnya dapat dengan mudah diprovokasi.
“Media massa atau media sosial adalah alat yang ampuh dalam mempengaruhi persepsi publik. Jika sebuah informasi terus-menerus diulang, maka akan menciptakan stereotip dan prasangka yang mengendap dalam kognitif publik, yang suatu saat dapat dengan mudah diprovokasi,” ujar Rulli.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya pengelolaan media massa dan media sosial organisasi. Rulli menyebutkan bahwa dari total 38 provinsi di Indonesia, DPW LDII yang telah memiliki media massa mencapai 37 provinsi. Ia mendorong setiap DPW untuk mengaktifkan website organisasi di setiap daerah agar menjadi sumber informasi yang kredibel.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan Facebook sebagai sarana penyebaran informasi. “Saat ini, masyarakat, terutama generasi muda, tidak lagi mencari informasi melalui website, tetapi lebih banyak mengandalkan TikTok dan media sosial lainnya,” lanjutnya.
Untuk mengelola berita, ia mendorong pengurus LDII di seluruh Indonesia untuk memberdayakan Kelompok Kerja (Pokja) LDII News Network (LINES) dengan memberdayakan generasi muda dalam mengelola media massa dan media sosial, “Kami di DPP rutin membuka pelatihan jurnalistik yang menyasar generasi muda mengajak mereka untuk berkreasi dan menggunakan media sosial dengan bijak,” tekannya.
Sementara itu, Ketua Departemen Komunikasi, Informasi, dan Media (KIM) DPP LDII, Ludhy Cahyana, mengungkapkan bahwa informasi yang tersimpan dalam benak publik dan terus beredar di media sosial, dapat membentuk pola pikir dan perilaku publik terhadap suatu objek berita. Hal ini membutuhkan upaya besar untuk mengubah persepsi yang telah terbentuk.
“Fenomena post-truth dan false flag membuat kebenaran sering kali didasarkan pada persepsi, bukan fakta. Dalam kondisi seperti ini, seorang komunikator harus memiliki strategi yang tepat dalam menyampaikan informasi agar tidak mudah diputarbalikkan,” ungkap Ludhy.
Ia juga menambahkan bahwa penting bagi organisasi untuk memiliki narasi yang konsisten dan berbasis data dalam setiap publikasi, “Setiap konten yang kita produksi harus berdasarkan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika kita lengah, maka pihak lain yang akan membentuk opini publik terhadap kita,” tegasnya.
Ludhy juga mengimbau agar pengurus DPW dapat menjalin komunikasi yang baik dengan media massa yang kredibel, serta memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat terindeks dengan baik di mesin pencari seperti Google, “Membangun hubungan dengan media massa yang kredibel akan membantu meningkatkan citra positif organisasi dan memastikan informasi yang benar tersampaikan kepada publik,” pungkasnya.
